INSIDE POLITIK– Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pringsewu hingga awal November 2025 masih menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan target. Dari target Rp6,069,964,801, realisasi per 31 Oktober 2025 baru mencapai sekitar 57,19 persen, dan sedikit meningkat menjadi 57,64 persen pada 5 November 2025.
Meskipun ada peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana pada 31 Oktober 2024 capaian PBB hanya sebesar 54,7 persen dan pada 30 Desember 2024 mencapai 59,52 persen, capaian tahun ini dinilai masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Camat Pringsewu, Christianto HS, saat ditemui di kantornya, Rabu (5/11/2025).
Menurut Christianto HS, salah satu kendala utama adalah sikap enggan dari sebagian wajib pajak untuk melunasi kewajiban PBB. “Meskipun sudah dilakukan pendekatan persuasif, bahkan melibatkan tim hukum dari kabupaten dan kejaksaan, masih ada warga yang menunda pembayaran,” ujar Camat. Ia menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus melakukan sosialisasi, terutama kepada wajib pajak dengan nilai PBB tinggi, agar kesadaran membayar pajak meningkat.
Lebih lanjut, Christianto menjelaskan bahwa kewajiban membayar PBB bersifat perdata. Artinya, sanksi hukum hanya berupa denda administrasi, dan pemerintah pun memberikan kesempatan pemutihan bagi wajib pajak yang menunggak denda. Namun pokok pajak tetap harus dibayarkan. “Sebenarnya, jika dibiarkan, PBB ini pasti akan dibayar, hanya waktunya yang tertunda,” tambahnya.
Camat juga mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran PBB. Salah satunya adalah kompleksitas kepemilikan tanah kapling yang sering tercatat atas nama satu orang, sementara pemilik lain menilai jumlah pajak yang harus dibayarkan terlalu besar sehingga menimbulkan enggan membayar. Selain itu, banyak obyek PBB yang pemiliknya tidak berdomisili di Pringsewu, sehingga proses penagihan menjadi lebih sulit.
Terkait dengan dugaan mahalnya nilai PBB, Christianto menekankan bahwa pemerintah sudah menyediakan mekanisme pengajuan keberatan bagi wajib pajak yang merasa jumlah pajaknya terlalu tinggi. Namun, fasilitas ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. “Ruang untuk mengajukan keberatan sudah ada, tetapi sayangnya belum banyak digunakan,” ujarnya.
Camat Pringsewu menegaskan bahwa peningkatan partisipasi warga dalam membayar PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan dan layanan publik di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi, pemutihan denda, dan koordinasi dengan aparat hukum agar kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat meningkat, dan target PBB tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal menjelang akhir tahun.***
