INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan kondisi inflasi daerah masih berada dalam kondisi terkendali meskipun sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data terbaru, inflasi Lampung pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,82 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 1,94 persen secara tahunan (year on year/yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, didampingi Kepala Biro Perekonomian Asrul Tristianto, di Ruang Command Center Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri seluruh Asisten Perekonomian dan Pembangunan kabupaten/kota se-Lampung serta para kepala bagian perekonomian guna menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan di seluruh wilayah.
Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa tekanan inflasi saat ini masih didominasi kelompok volatile food atau komoditas pangan bergejolak, khususnya cabai dan bawang. Kenaikan harga kedua komoditas hortikultura tersebut dipengaruhi tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi dari sentra pertanian.
“Komoditas pangan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi daerah. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif agar pasokan tetap tersedia dan harga dapat dikendalikan,” ujarnya.
Selain faktor cuaca saat ini, Pemprov Lampung juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan pangan pada Semester II Tahun 2026. Fenomena El Nino yang diperkirakan menguat berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah akan terus mengintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.
Sementara untuk menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah akan memperkuat cadangan pangan daerah sekaligus mendorong gerakan menanam mandiri di lingkungan rumah tangga sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Di sektor distribusi, Pemprov Lampung akan memperluas kerja sama antar daerah (KAD) serta memberikan dukungan subsidi ongkos angkut logistik pangan agar distribusi komoditas tetap lancar hingga ke wilayah yang membutuhkan.
Sedangkan pada aspek komunikasi efektif, pemerintah akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi dan belanja yang bijak. Selain itu, data lintas instansi akan diintegrasikan melalui Command Center sebagai Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi gejolak harga lebih cepat.
Pemprov Lampung juga telah menyiapkan skema intervensi pasar berdasarkan tingkat kenaikan harga komoditas. Kategori normal ditetapkan pada kenaikan harga hingga 5 persen, status waspada pada kenaikan 10 persen, siaga pada kenaikan 15 persen, dan krisis apabila kenaikan mencapai 20 persen atau lebih.
“Ajang Rakor Tata Kelola Pengendalian Inflasi Daerah ini bagaimana kita semua melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Lampung dan memahami metode perhitungan inflasi,” kata Mulyadi Irsan.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Lampung optimistis stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga di tengah tantangan ekonomi serta potensi perubahan iklim yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun 2026.
