INSIDE POLITIK – Harga singkong global tengah mengalami tekanan tajam akibat turunnya permintaan tapioka dunia, yang berdampak langsung pada industri pengolahan dan petani di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Sektor kertas dan pangan, sebagai pengguna utama tapioka, tercatat mengalami penurunan konsumsi, sehingga harga ekspor menurun signifikan.
Data dari Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand menunjukkan harga ekspor (FOB Bangkok) turun dari kisaran US$568 per ton pada awal 2024 menjadi US$405–450 per ton pada Agustus 2025. Penurunan harga global ini langsung memengaruhi harga singkong di tingkat petani Lampung. Di Indonesia, harga singkong pada April 2025 sempat menyentuh Rp1.000–1.100 per kilogram dengan rafaksi atau pemotongan kualitas hingga 40 persen. Pemerintah pusat menetapkan harga dasar Rp1.350 per kilogram, namun fluktuasi pasar dan lemahnya penyerapan industri membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis dengan memperkuat kemitraan antara petani dan industri pengolahan tapioka. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan berkeadilan antara petani dan pabrik. “Keberhasilan sektor singkong Lampung tidak bisa hanya dilihat dari harga. Hubungan yang kuat antara petani dan pabrik menjadi kunci agar keduanya bisa tumbuh bersama,” ujarnya.
Mulyadi menjelaskan bahwa rantai pasok antara petani, perantara, dan pabrik masih belum seimbang. Posisi tawar petani cenderung lemah karena pabrik besar menahan penyerapan, sehingga harga singkong di tingkat petani sulit meningkat. Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Lampung mendorong model kemitraan berkeadilan, termasuk pendampingan teknis, akses pembiayaan, pelatihan budidaya modern, penggunaan bibit unggul, pemupukan efisien, peningkatan kadar pati, serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan.
Selain itu, Mulyadi menyoroti kesenjangan produktivitas antara Lampung dan negara pesaing seperti Thailand serta Vietnam. Kedua negara tersebut berhasil menekan biaya produksi dan meningkatkan kadar pati singkong, sehingga produk tapioka mereka lebih kompetitif di pasar global. “Lampung memiliki potensi besar jika didukung teknologi dan manajemen pertanian yang efisien. Kita harus meniru efisiensi produksi mereka untuk menjaga daya saing,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga sedang menyiapkan formulasi harga yang adil dan transparan, mempertimbangkan kadar pati, biaya produksi, dan tren harga global. Mulyadi menekankan bahwa kebijakan harga tidak boleh hanya berpihak ke satu pihak. “Kalau harga dipaksa naik tanpa dukungan pasar, industri bisa kolaps. Keseimbangan antara petani dan pabrik sangat penting agar keduanya sama-sama bertahan,” jelasnya.
Pemprov Lampung juga meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis agar petani mampu memenuhi standar kualitas industri dan menjaga kontinuitas pasokan bahan baku. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat posisi Lampung sebagai sentra singkong nasional yang berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun global.
“Hubungan antara pabrik dan petani harus harmonis dan saling menguntungkan. Dengan kemitraan yang kuat, tata niaga yang sehat, dan dukungan pemerintah yang konsisten, Lampung bisa bertahan menghadapi tekanan harga global,” pungkas Mulyadi Irsan.***
