INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung semakin agresif mendorong perluasan akses keuangan di seluruh wilayahnya sebagai langkah strategis menuju kesejahteraan masyarakat. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, hadir mewakili Provinsi Lampung dalam forum nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan untuk bersinergi dalam mempercepat inklusi keuangan, sekaligus memastikan bahwa layanan keuangan formal bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pemprov Lampung menekankan bahwa perluasan akses keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RPJPD 2025–2045, Lampung menargetkan inklusi keuangan mencapai 85,5% pada 2025 dan meningkat hingga 97,2% pada 2045. Target ini menjadi fondasi menuju visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Dr. Jihan Nurlela menegaskan bahwa sektor pertanian, yang menyumbang sekitar 27% PDRB Lampung, menjadi fokus utama dalam memperluas akses pembiayaan formal. “Petani dan pelaku UMKM perlu akses yang mudah dan terjangkau ke layanan keuangan agar bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing. Tanpa akses ini, potensi ekonomi daerah tidak akan maksimal,” ujarnya.
Menko Airlangga Hartarto dalam sambutannya menekankan bahwa pemerataan akses keuangan adalah bagian dari keadilan sosial. Ia mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan potensi lokal, terutama UMKM, agar mendapatkan pembiayaan dan dukungan yang memadai. “Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” kata Airlangga.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, namun literasi keuangan masih berada di angka 66,64%, menyisakan kesenjangan yang harus dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Program-program inovatif seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencatat 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia, dan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 98% pada 2027.
TPAKD di seluruh provinsi, termasuk Lampung, diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan agenda prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, pemanfaatan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat). “Saya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh daerah. Mereka harus menjadi kontributor nyata dalam transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga.
Lampung melalui komitmen perluasan akses keuangan menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan ekonomi inklusif, memperkuat sektor produktif, dan mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi global. Dukungan pemerintah pusat dan koordinasi yang solid antara TPAKD daerah menjadi kunci keberhasilan agenda strategis ini, sekaligus menegaskan peran Provinsi Lampung sebagai motor penggerak inklusi keuangan di Pulau Sumatra.***
