INSIDE POLITIK— Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung kembali menggelar Diskusi Santai yang menarik perhatian publik dengan tema “Guru Menjadi Beban Negara”. Acara ini berlangsung di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025, mulai pukul 15.00 hingga selesai. Diskusi menghadirkan berbagai tokoh pendidikan, pejabat pemerintah, mahasiswa, serta pemerhati pendidikan untuk membahas tantangan nyata yang dihadapi dunia pendidikan di Provinsi Lampung.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menjadi salah satu narasumber utama. Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa dirinya pernah menolak wacana pendidikan gratis di Lampung dengan alasan bahwa memperoleh ilmu memerlukan biaya. “Waktu itu saat wacana pendidikan gratis, saya menolak,” ujarnya, menekankan bahwa anggaran pendidikan yang digelontorkan negara masih terbatas dan tidak cukup menutupi seluruh kebutuhan pendidikan. Menurutnya, dukungan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.
Yanuar juga menyarankan agar program pendidikan gratis difokuskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, agar manfaatnya tepat sasaran. Ia menyinggung kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghapus Komite Sekolah, meskipun langkah ini berdampak pada fasilitas seperti ruang pendingin di sekolah-sekolah tertentu. “Karena biaya listrik sangat besar, sementara Komite Sekolah dibubarkan,” jelasnya, menilai hal ini sebagai tantangan baru dalam pengelolaan pendidikan.
Dalam diskusi, Yanuar mengajak guru untuk menyampaikan permasalahan secara jujur dan terbuka, namun tetap berada di zona aman. “Uraikan masalah sesungguhnya dengan jujur, sehingga kami di dewan tidak hanya teriak-teriak sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Gino Vanolie, yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, menyoroti kondisi guru, terutama honorer, yang masih jauh dari kata layak. Menurutnya, guru telah dibebani tugas mendidik generasi agar menjadi SDM berkualitas, namun kesejahteraan guru belum memadai.
Gino juga menyinggung proyek pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghabiskan anggaran besar, namun pemanfaatannya bagi sektor pendidikan masih minim. Ia menekankan, sebagian anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pendidikan agar permasalahan guru dan sekolah dapat teratasi. Menanggapi kabar pernyataan Menteri Keuangan RI yang bisa jadi hoaks atau editan, Gino menilai hal ini dapat menjadi pemicu bagi publik untuk lebih peduli terhadap dunia pendidikan dan nasib guru.
Lebih lanjut, Gino menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Pemprov Lampung yang menghapus dana Komite Sekolah tanpa menyediakan alternatif solusi. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan kelayakan dan kualitas dunia pendidikan tetap terjaga, termasuk melalui alokasi dana BOS yang memadai.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menambahkan bahwa permasalahan pendidikan sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan. “Memotong satu masalah justru menimbulkan masalah baru, dan ini menjadi hambatan dalam mencapai sila kelima Pancasila. Masalah pendidikan harus diurus dengan serius agar SDM Lampung berkualitas,” ujarnya. Iqbal juga menyarankan adanya pemanfaatan silang anggaran, misalnya dari sektor infrastruktur yang kurang efisien dialihkan ke dunia pendidikan.
Diskusi santai ini dimoderatori oleh Ahmad Thoha, Ketua FP3 Lampung, dan menghadirkan narasumber lainnya seperti utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang diwakili Kacabdin Wilayah 1, Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Universitas Lampung, Edi Siswanto, serta mahasiswa dan pemerhati pendidikan.
Acara ini memberikan ruang bagi guru, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas persoalan mendasar dunia pendidikan, terutama mengenai beban guru, alokasi anggaran, dan kebijakan pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Lampung. Diskusi ini menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menciptakan pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.***
