InsidePolitik–Bawaslu Lampung akan memperketat pengawasan menyusul Lampung menempati urutan tertinggi kedua se-Indonesia soal kasus politik uang di pilkada.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan bahwa Lampung merupakan juara 2 nasional atau se-Indonesia dalam hal politik uang dengan indeks kerawanan 55,56.
Sehingga, pihaknya menaruh perhatian lebih pada persoalan tersebut. Dengan berbagai upaya, Bawaslu Lampung bersama Bawaslu Kabupaten Kota telah melakukan sosialisasi untuk pencegahan politik uang.
“Kami sudah menyebarkan ratusan ribu alat peraga sosialisasi anti politik uang, baik dalam bentuk video tron, stiker, baliho dan lainnya,” kata Iskardo.
Selian itu, sosialisasi juga dilakukan lewat agenda Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campuss, serta membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Kampung Antipolitik Uang.
Kemudian, Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota juga membuka Posko Aduan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan di masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara.
Dia berharap, masyarakat bisa ikut peduli dan menolak jika diimingi politik uang untuk memilih calon tertentu.
Dia juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang ikut melakukan kampanye tolak politik uang.
“Dengan kolaborasi semua pihak, harapannya politik uang semakin menipis. Dengan harapan, indeks persepsi tentang Lampung bisa lebih baik. Kalau kemarin 10 besar, mungkin bisa turun jadi 15 atau 30 besar,” sambungnya.
Selain politik uang, Iskardo melanjutkan, pihaknya juga fokus mengawasi logistik Pilkada 2024. Pengawasan itu sudah dilakukan sejak percetakan di pabrik, lokasi gudang hingga proses distribusi menjelang hari H.
“Prediksi BMKG November ini musim hujan, jadi perlu jadi perhatian dan antisipasi khusus terutama untuk lokasi yang sulit diakses dan harus menyebrang pulau,” pungkasnya.
