INSIDE POLITIK- Lampung Tengah berada di titik paling rentan dalam satu dekade terakhir. Krisis integritas, carut-marut pemerintahan, hingga terpuruknya kepercayaan publik membuat daerah ini seakan kehilangan arah. Di tengah keruntuhan moral dan politik ini, satu nama mencuat sebagai harapan baru: Komang Koheri, pengusaha beras berdarah Bali yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. Pertanyaannya, mampukah ia menjaga stabilitas layanan publik, pembangunan, serta pemerataan ekonomi saat badai politik terus menerjang?
Komang Koheri bukan figur baru di Lampung Tengah. Ia dikenal sebagai kader PDI Perjuangan yang menapaki karier dari bawah, mulai dari dunia akademik sebagai mahasiswa ekonomi hingga menjadi pengusaha beras sukses. Pengalamannya di sektor riil membuatnya paham persoalan mendasar di masyarakat, terutama soal rantai pasok pangan dan UMKM. Namun kondisi Lampung Tengah saat ini menuntut lebih dari sekadar pengalaman: dibutuhkan integritas, keberanian, serta strategi jangka panjang untuk menahan guncangan politik yang semakin keras.
Krisis terbaru meletus setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung selama tiga hari sejak 9 hingga 11 Desember 2025. Dugaan gratifikasi fee proyek dengan nilai mencapai miliaran rupiah menjadi pukulan telak bagi roda pemerintahan. Lebih memprihatinkan lagi, uang tersebut disebut mengalir untuk melunasi utang kampanye Pilkada 2024. Situasi ini membuat posisi Ardito lumpuh, meninggalkan kekosongan kepemimpinan di saat daerah membutuhkan stabilitas.
Tidak berhenti di situ, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, juga tengah menghadapi proses hukum. Ia diperiksa Ditreskrimsus Polda Lampung terkait dugaan keterlibatan dalam rekrutmen 387 tenaga honorer di Kota Metro yang disinyalir melanggar UU No. 20/2023. Meski kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan awal, proses hukum yang berjalan membuat fokus kerja Sekda terganggu. Padahal posisinya krusial dalam memastikan birokrasi berjalan efektif.
Dengan dua pucuk pimpinan daerah terseret persoalan hukum, praktis Komang Koheri menjadi figur tertinggi yang masih dianggap bersih dan mampu bekerja optimal. Pertanyaannya kini lebih mendesak daripada sebelumnya: mampukah ia mengambil alih kendali situasi di tengah kekacauan yang sedang membayangi Lampung Tengah?
Tantangan yang dihadapi Komang tidak ringan. Pertama, ia harus memulihkan kepercayaan publik yang terus merosot akibat rangkaian korupsi. Data menunjukkan bahwa Lampung Tengah telah kehilangan tiga bupatinya dalam kasus serupa: Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan kini Ardito Wijaya. Pola korupsi yang berulang ini menciptakan stigma bahwa pemerintahan di Lampung Tengah memiliki celah sistemik yang mudah dimanfaatkan.
Kedua, ia harus memastikan stabilitas layanan publik tetap terjaga. Pelayanan kesehatan, kependudukan, hingga tata kelola keuangan tidak boleh berhenti hanya karena krisis politik. Komang juga harus bekerja ekstra untuk menjaga moral ribuan ASN yang kini menghadapi ketidakpastian arah kebijakan.
Ketiga, Lampung Tengah memiliki PR besar dalam pemerataan ekonomi. Sebagai daerah dengan potensi pertanian tinggi, termasuk komoditas beras dan jagung, stabilitas sektor pangan harus dipastikan tetap aman. Pengalaman Komang sebagai pengusaha beras dapat menjadi nilai tambah untuk memperkuat sektor ini, terutama dalam hal rantai pasok dan pemberdayaan petani lokal.
Namun di balik semua itu, publik masih menunggu: apakah Komang Koheri mampu keluar dari bayang-bayang kepemimpinan sebelumnya, memutus budaya korupsi yang menahun, dan membuktikan bahwa Lampung Tengah layak punya masa depan yang lebih bersih?
Tiga bupati sebelumnya tumbang. Mampukah Komang menjadi pemutus rantai itu?***
