INSIDE POLITIK- Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan silaturahmi yang digelar Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu pagi, 10 Desember 2025. Pertemuan berlangsung di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00 hingga 09.30 WIB. Selain Wilson dan Dasco, acara ini juga dihadiri Wasekjen PPWI, Julian Caisar, yang turut menjadi mediator dan penghubung komunikasi antara organisasi pers dan lembaga legislatif.
Momen santai ini menjadi pertemuan penuh makna, karena menghadirkan tiga sosok perantau dari Sumatera yang kini berkiprah di Jakarta. Wilson Lalengke berasal dari Pekanbaru, sementara Dasco dan Julian berasal dari Palembang. Kesamaan asal daerah dan pengalaman hidup sebagai perantau membentuk suasana hangat, akrab, dan jauh dari kesan formal. Mereka berbagi cerita, pengalaman kerja, serta aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah asal mereka.
Dalam pertemuan ini, Wilson Lalengke memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian PPWI, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah keluhan warga Lampung Selatan terkait ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang hingga kini belum dibayarkan. Wilson menegaskan bahwa para pemilik lahan telah menempuh jalur hukum dan memenangkan gugatan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga proses kasasi dan peninjauan kembali. Namun, meski putusan hukum telah inkrah, pembayaran ganti rugi tak kunjung terealisasi.
“Ini sudah bertahun-tahun. Warga sudah menang di semua tingkat pengadilan, tapi hak mereka belum dibayarkan. Mereka datang ke PPWI meminta bantuan agar suara mereka didengar,” ujar Wilson Lalengke. Ia menekankan bahwa isu ini menjadi sangat penting karena menyangkut hak-hak masyarakat kecil yang terabaikan dalam proyek strategis nasional. Melalui komunikasi dengan pimpinan DPR RI, Wilson berharap persoalan ini dapat segera mendapat perhatian serius dan penyelesaian yang adil.
Selain persoalan Lampung Selatan, Wilson Lalengke juga mengangkat kasus kriminalisasi warga lanjut usia di Kota Tangerang, Banten. Kasus ini diduga melibatkan oknum Mabes Polri dan seorang pengusaha kaya. Wilson, yang juga dikenal sebagai petisioner Hak Asasi Manusia di Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober lalu, menyebutkan bahwa proses hukum terhadap warga lansia tersebut sangat tidak adil dan bahkan “tidak masuk akal sehat.” Kasus ini menjadi cermin ketimpangan kekuatan antara masyarakat kecil dengan modal besar dan oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kemanusiaan. Seorang lansia diperlakukan seolah-olah tidak punya hak dan martabat. PPWI sangat prihatin dengan hal tersebut,” tegas Wilson Lalengke.
Wakil Ketua DPR RI Prof. Dasco mendengarkan dengan penuh perhatian seluruh persoalan yang disampaikan. Meski pertemuan berlangsung informal, Wilson berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Dasco dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga legislatif dan pengambil keputusan di tingkat nasional.
Menariknya, sebelum pertemuan tatap muka berlangsung, Sufmi Dasco Ahmad sempat mengirim voice note kepada Wilson Lalengke untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Dasco menjelaskan bahwa pada tahun 2012, perusahaan tempatnya bekerja menangani proyek pembangunan gedung hotel di Kamboja, yang pada saat itu berfungsi sebagai hotel biasa.
“Setelah proyek selesai, kami tidak memiliki hubungan apa pun lagi dengan hotel itu,” jelas Dasco dalam voice note. Dasco menambahkan, belakangan hotel tersebut berubah fungsi menjadi tempat judi online, yang legal di Kamboja, namun hal itu terjadi jauh setelah proyek selesai tanpa keterlibatan dirinya maupun perusahaan yang ia pimpin. Ia juga menyebutkan bahwa media Tempo hanya mengutip data resmi dari CV-nya yang mencantumkan pengalaman proyek di Kamboja, sehingga korelasi tersebut muncul.
Selain membahas isu hukum dan hak warga, pertemuan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman profesional dan pengembangan jaringan pers nasional. Wilson Lalengke memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan gagasan tentang perlunya perlindungan hak jurnalis dan warga dalam pelaporan isu publik yang sensitif. Diskusi yang hangat itu juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara media, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi nyata bagi permasalahan di lapangan.
Secara keseluruhan, pertemuan di Hotel Mulia berlangsung santai, penuh keakraban, dan saling menghormati. Meski topik yang dibahas serius, suasana kekeluargaan menjadi ciri khas pertemuan ini, menegaskan bahwa komunikasi informal dapat membuka ruang dialog yang lebih jujur, transparan, dan produktif. Wilson Lalengke berharap, melalui silaturahmi seperti ini, berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat, tepat, dan manusiawi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.***
