INSIDE POLITIK— Pemerintah pusat resmi menyalurkan dana bagi hasil (DBH) untuk daerah, termasuk Provinsi Lampung.
Jumlahnya dikabarkan mencapai triliunan rupiah.
Kabar gembira? Tentu saja. Tapi rakyat Lampung masih skeptis,
“Yang ditransfer itu uangnya, atau cuma kabarnya aja?”
Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi pers menegaskan bahwa dana tersebut dikirim untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Namun di lapangan, masyarakat justru bertanya-tanya:
“Kalau uangnya udah turun, kenapa jalan di kampung kami masih bisa bikin supir ojol kehilangan arah dan setir?”
Pemerintah daerah pun sigap memberi klarifikasi.
“Dana itu sudah kita terima, tapi masih proses penyesuaian anggaran,” ujar salah satu pejabat sambil membuka map tebal yang isinya lebih banyak tanda tangan daripada proyek.
Penyesuaian, katanya. Tapi warga justru membaca itu sebagai penyesalan anggaran.
Di media sosial, warga Lampung langsung bikin lelucon:
> “Transfer dana bagi hasil itu kayak janji gebetan — katanya udah dikirim, tapi gak nyampe-nyampe.”
> Yang lain menulis:
> “Dana bagi hasil? Mungkin yang dibagi hasilnya, bukan dananya.”
Beberapa kepala daerah di Lampung menyambut DBH ini dengan optimis.
Mereka berjanji akan menggunakan dana dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan tepat sasaran.
Sayangnya, belum jelas sasarannya ke mana.
Sebab dalam tradisi APBD, ‘tepat sasaran’ sering kali berarti: tepat ke tangan yang sudah biasa.
Warga Lampung juga berharap dana ini bisa memperbaiki infrastruktur, terutama jalan yang sudah seperti uji nyali bagi suspensi kendaraan.
“Katanya Lampung gerbang Sumatra, tapi aspalnya kayak gerbang neraka,” celetuk sopir truk yang ban-nya baru bocor gara-gara jalan rusak.
Sementara itu, beberapa daerah di Lampung dikabarkan akan menggelar rapat koordinasi penggunaan dana bagi hasil.
Lokasinya? Di hotel berbintang.
Temanya? “Efisiensi dan Transparansi Anggaran Daerah”.
Anggarannya? Nah, itu rahasia negara.
Purbaya pun kembali mengingatkan agar daerah menggunakan dana ini untuk rakyat, bukan untuk seremonial.
“Dana bagi hasil bukan untuk bagi bingkisan,” katanya dengan tegas.
Namun, seperti biasa, beberapa pejabat justru menulis di catatan: “Ide bagus untuk acara penutupan.”***
