InsidePolitik—Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara berpeluang munculkan korupsi baru.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai kehadiran lembaga baru ini belum tentu dapat mengerek penerimaan negara.
Sebab, begitu banyak pekerjaan rumah (PR) di internal DJP dan DJBC yang perlu dibenahi, agar tak ada lagi perilaku nakal oknum di dalam.
“Pembentukan badan (atau kementerian) baru yang langsung di bawah Presiden, akan menguatkan oknum-oknum yang ada di DJP ataupun DJBC. Kekhawatiran saya berdasarkan pada kasus yang baru-baru ini terjadi di mana internal mereka masih sangat keropos,” tuturnya.
Ketimbang bentuk badan baru, ia menyarankan pemerintah menaikkan rasio pajak di sektor pertambangan yang masih sangat minim kontribusinya.
Pajak perorangan dari kalangan pengusaha kakap juga dianggapnya perlu ditambah, mengingat kontribusinya masih di bawah satu persen.
“Kejar pengusaha-pengusaha tambang pengemplang pajak, plus ubah aturan perpajakan bidang tambang,” ucap dia tegas.
Sebelumnya, Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, bakal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) pada Januari 2025. Ia bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Prabowo bakal merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran.
Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil, mengatakan, Prabowo sejak awal telah berkomitmen memisahkan Badan Penerimaan dan Badan Kementerian. Pasalnya, tanpa pemisahan tak mungkin berjalan maksimal. “Indonesia sekarang tax ratio paling rendah se-ASEAN,” tutur Cheryl.
Secara terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menjawab dengan gamblang ihwal rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara. Pasalnya, kata dia, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masih dinamika.
“Bisa ada, bisa enggak. Itu tergantung nanti finalisasi yang kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
