INSIDE POLITIK- Polemik pengelolaan anggaran kembali mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) disorot publik terkait penggunaan dana yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas utama program pemenuhan gizi anak. Di tengah upaya pemerintah mendorong keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul pertanyaan besar mengenai arah kebijakan dan efektivitas penggunaan anggaran lembaga tersebut.
Sejumlah pihak menilai, belanja barang seperti semir sepatu, kaos kaki, hingga kendaraan operasional untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menimbulkan kesan bahwa fokus program belum sepenuhnya tertuju pada peningkatan kualitas gizi anak. Padahal, program MBG digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Isu ini semakin menguat karena pengadaan tersebut disebut-sebut tidak sepenuhnya diketahui oleh otoritas pengelola keuangan negara. Hal ini memicu kekhawatiran publik terhadap tata kelola anggaran, terutama dalam konteks penggunaan dana yang bersumber dari APBN.
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap program berskala nasional seperti MBG seharusnya didukung oleh sistem perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan. Artinya, alokasi anggaran idealnya difokuskan pada aspek yang langsung berdampak terhadap tujuan program, seperti kualitas makanan, distribusi yang tepat sasaran, serta sistem monitoring dan evaluasi yang akurat.
Namun, hingga kini, mekanisme pengukuran keberhasilan program MBG masih menjadi tanda tanya. Belum terlihat adanya indikator yang transparan dan terukur terkait dampak program terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Tanpa data yang valid dan verifikasi faktual di lapangan, sulit memastikan apakah program tersebut benar-benar efektif atau hanya berjalan sebagai rutinitas administratif semata.
Sejumlah pengamat menilai, jika BGN ingin memastikan keberhasilan program MBG, maka langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem evaluasi berbasis data. Misalnya melalui pengukuran status gizi secara berkala, pemantauan distribusi makanan, hingga pengembangan sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel.
Selain itu, transparansi juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik. Penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, termasuk rincian belanja dan urgensinya terhadap program utama. Tanpa keterbukaan, potensi munculnya persepsi negatif di masyarakat akan semakin besar.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap lembaga pelaksana program strategis nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi solusi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh ketepatan penggunaan, efektivitas pelaksanaan, serta integritas para pelaksananya.
Polemik yang terjadi saat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Badan Gizi Nasional. Dengan perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengawasan, serta fokus pada kebutuhan utama masyarakat, program MBG dapat kembali pada tujuan awalnya, yakni memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.***
