INSIDE POLITIK— Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian resmi mengukuhkan susunan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030. Acara berlangsung khidmat di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan ratusan kepala daerah.
Dalam struktur pengurus terbaru, Bupati Tanggamus, H. Moh. Saleh Asnawi, mendapat amanah sebagai Ketua Bidang Perdagangan. Ia bergabung bersama jajaran pengurus inti lainnya, seperti:
- Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian
- Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum
- Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal
Pengukuhan ini tidak hanya menjadi momen simbolik, tetapi juga forum strategis untuk menyatukan visi pembangunan kabupaten di seluruh Indonesia.
“APKASI harus menjadi penghubung efektif antara pusat dan daerah dalam menyalurkan aspirasi rakyat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” tegas Mendagri Tito dalam sambutannya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya:
- Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal
- Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana
- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
- Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria
- Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Balau
Dalam forum tersebut, berbagai isu krusial dibahas, mulai dari kewenangan kepala daerah, penyusunan Peraturan Teknis (Pertek), hingga persoalan izin Galian C dan penguatan otonomi daerah.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah untuk menjamin ketahanan pangan nasional, sekaligus mengajak seluruh kepala daerah mendukung peluncuran Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.
“Kepala daerah harus bersatu dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan. Koperasi Merah Putih adalah salah satu alatnya,” ujarnya.
Dengan dilantiknya jajaran pengurus baru, APKASI diharapkan menjadi motor penggerak kolaborasi daerah untuk menjawab tantangan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat kabupaten secara merata.***
