INSIDE POLITIK— Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Lampung, Kusairi, menyampaikan apresiasinya terhadap penelitian yang dinilai relevan dan bermanfaat bagi kepentingan nelayan dan sektor kelautan. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan tiga dosen Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Bandar Lampung.
Tim peneliti dari Seskoal yang hadir adalah Kolonel Marinir Rudy Sumantri, S.E., M.M., Kolonel Laut (KH) Edy Iwan Bangun, S.E., M.Si., dan Kolonel Laut (P) M.B. Pandjaitan, S.E., M.Tr.Opsla. Mereka tengah melakukan kajian dengan judul “Analisis Penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) terhadap Penegakan Hukum di ALKI”.
Kusairi menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh atas penelitian ini, mulai dari akses data, informasi strategis, hingga menghubungkan dengan responden dari kalangan nelayan.
“Kami menyambut baik riset seperti ini karena menyentuh langsung persoalan nelayan. Kami juga siap menyebarluaskan hasil penelitiannya kepada anggota dan pemangku kepentingan,” ujar Kusairi.
Ia berharap, hasil penelitian tersebut dapat membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, mendorong pengembangan sektor perikanan, serta memperkuat pelestarian lingkungan laut.
Sebagai organisasi payung nelayan, HNSI menurutnya memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat pesisir dan kebijakan pemerintah. Isu-isu seperti akses permodalan, fluktuasi harga ikan, dan pengelolaan sumber daya laut menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Sekretaris DPD HNSI Lampung, Iswandi Cunang, menambahkan bahwa HNSI selama ini aktif mengadvokasi kebijakan berbasis hasil penelitian.
“Kami sering menjadikan riset sebagai dasar untuk mendorong regulasi yang lebih berpihak pada nelayan, seperti subsidi BBM, akses kredit usaha perikanan, hingga perlindungan ekosistem laut,” jelas Iswandi.
Melalui kolaborasi dengan institusi seperti Seskoal, HNSI berharap dapat terus mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung dan nasional secara umum.***
