INSIDE POLITIK— Penguatan tata kelola penanggulangan bencana menjadi sorotan utama dalam Apel Bulanan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur. Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya tantangan kebencanaan di wilayah Lampung.
Arahan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mewakili Gubernur, di hadapan seluruh jajaran Pemprov.
“Dengan topografi yang kompleks dan populasi lebih dari 9 juta jiwa, Lampung menghadapi tantangan bencana yang tidak ringan. Maka, dibutuhkan sinergi nyata antar stakeholder dan program terintegrasi dari pusat hingga daerah,” ujar Sulpakar.
Hingga 1 Juli 2025, tercatat sebanyak 198 kejadian bencana terjadi di Provinsi Lampung, mayoritas berupa banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari perubahan iklim global. Menanggapi hal itu, Gubernur menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar respons, tapi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
“Penurunan indeks risiko bencana harus jadi indikator utama. Strategi kita harus menyasar wilayah rawan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan memperkuat kelembagaan lintas sektor,” tambah Sulpakar.
Tahun 2025 ini, BPBD Provinsi Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen. Anggaran ini diharapkan digunakan secara tepat sasaran dengan mengedepankan efisiensi, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Sulpakar mengingatkan, seperti saat pandemi COVID-19, kolaborasi dan komitmen bersama terbukti memperkuat ketahanan daerah. Maka, budaya gotong royong harus tetap menjadi kekuatan utama menghadapi bencana.
“Mari jadikan penanggulangan bencana sebagai fondasi pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Bersama kita wujudkan Lampung Tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.***
