INSIDE POLITIK — Yayasan Garuda Di Lautku bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Ketahanan Pangan dari Laut dan Wilayah Pesisir” di Gedung BRIN, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya merumuskan strategi pemanfaatan ekonomi biru untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional dan global.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, dalam sambutannya menyatakan bahwa urgensi ketahanan pangan semakin meningkat seiring proyeksi pertumbuhan populasi dunia yang akan mencapai 9 miliar jiwa pada pertengahan abad ini. Hal tersebut menuntut peningkatan produksi pangan hingga 70 persen dari kapasitas saat ini.
“Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia punya potensi besar untuk menjadikan laut sebagai penyangga ketahanan pangan nasional,” ujar Amarulla.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru yang saling terkait, yaitu:
- Perluasan konservasi laut
- Penangkapan ikan terukur
- Budidaya berkelanjutan
- Pengelolaan pesisir
- Penanganan sampah laut
FGD ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaring gagasan dari para pemangku kepentingan terkait implementasi ekonomi biru secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dalam hal ketahanan pangan.
Djodi Pamungkas, selaku pembimbing Yayasan Garuda Di Lautku, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian ekosistem laut.
“Ketahanan pangan tidak bisa lepas dari kelestarian lingkungan. Kami ingin FGD ini membuka jalan kolaborasi riset dan aksi nyata agar laut tetap lestari dan bisa memberi manfaat berkelanjutan,” jelas Djodi.
Yayasan Garuda Di Lautku sendiri merupakan gerakan sosial berbasis maritim yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut, dengan tujuan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut.
Djodi juga mengapresiasi keterbukaan data yang ditunjukkan oleh BRIN selama sesi diskusi. Ia menyebut bahwa hasil FGD ini akan dikompilasikan dan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan rekomendasi kebijakan.
“Kolaborasi ini sangat membantu. BRIN terbuka dengan risetnya, dan kami siap mendukung agar hasil diskusi ini dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah,” ujarnya.***
