INSIDE POLITIK- Komitmen Provinsi Lampung untuk menjadi pusat energi bersih nasional ditegaskan kembali dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Panja Listrik Komisi XII DPR RI di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026). Melalui penguatan energi baru terbarukan (EBT) dan percepatan elektrifikasi wilayah pelosok, Lampung menargetkan lompatan besar dalam transformasi energi daerah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi Lampung telah mencapai 99,85 persen. Meski demikian, tantangan di kawasan hutan dan daerah terpencil masih menjadi pekerjaan besar.
“Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujarnya.
Tantangan Elektrifikasi dan Program Listrik Masuk Sawah
Selain memprioritaskan pemenuhan listrik untuk rumah tangga, Pemprov juga memfokuskan energi untuk mendorong produktivitas pertanian melalui program Listrik Masuk Sawah. Program ini dinilai mampu menurunkan biaya produksi dan mengatasi kendala ketersediaan solar bagi petani.
Lampung Lampaui Target Nasional Energi Bersih
36 Persen Green Energy, Tertinggi di Atas Rata-Rata Nasional
Kepala Dinas ESDM Lampung, Febrizal Levi, mengungkapkan bahwa Lampung telah melampaui target nasional dengan penggunaan energi bersih mencapai 36 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari capaian nasional yang berkisar 14–18 persen.
“Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40 persen dengan kapasitas pembangkit naik menjadi 1.600 MW. Fokus utama kami adalah memaksimalkan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau, dan Sekincau, serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya peran PLN sebagai off-taker dalam menjaga kelayakan investasi.
“Investasi energi terbarukan sangat bergantung pada kepastian dan kelayakan harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tambahnya.
Komisi XII Soroti Kemandirian Listrik Lampung
Masih Bergantung 400 MW dari Sumatera Selatan
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengingatkan bahwa Lampung masih bergantung pada pasokan 400 MW dari Sumatera Selatan. Dengan total kebutuhan 1,3 GW, kemampuan produksi mandiri Lampung baru mencapai 900 MW.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” tegas Sugeng.
Komisi XII juga mengapresiasi inovasi PLTU Tarahan yang menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5 persen, sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission.
Dorongan Optimalisasi Geothermal
Sugeng mendorong peningkatan pemanfaatan energi panas bumi yang potensinya hampir mencapai 1 GW.
“Lampung memiliki kekayaan panas bumi yang potensinya mencapai 800 MW. Geothermal itu ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM membuat roadmap 5 tahun ke depan agar listrik di Lampung handal dan tidak biarpet lagi,” katanya.
Percepatan Elektrifikasi dan Transisi Energi Rumah Tangga
Untuk menekan defisit anggaran akibat impor BBM hampir 1 juta barel per hari, DPR RI juga mendorong konversi energi nasional melalui penggunaan kompor induksi, kendaraan listrik, dan percepatan elektrifikasi rumah tangga. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendekatkan Lampung pada target elektrifikasi 100 persen.***
