INSIDE POLITIK — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan langkah strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset, inovasi layanan, dan penguatan kerja sama. Upaya ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Aset, Inovasi Layanan dan Jasa, serta Inovasi Kerja Sama di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/2/2026).
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemprov Lampung menilai peningkatan pengelolaan aset dan layanan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Dorongan Gubernur: Profesionalisme dan Inovasi di Semua OPD
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari kualitas kinerja aparatur. Menurutnya, setiap OPD harus mampu bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
“Setiap aparatur harus bekerja secara optimal, menjunjung tinggi nilai profesionalisme, serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gubernur Mirza.
Ia meminta seluruh OPD tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga aktif mengembangkan program berbasis inovasi yang mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pendapatan daerah.
Pemetaan Potensi Aset dan Peluang Kerja Sama
Gubernur Mirza menegaskan bahwa setiap dinas memiliki potensi berbeda yang perlu dianalisis secara komprehensif. Mulai dari aset fisik, layanan publik, hingga peluang kerja sama strategis dengan sektor swasta maupun lembaga lain.
“Setiap dinas memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Saya berharap seluruh kepala OPD aktif menggali dan mengelola potensi tersebut secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Aset Daerah Rp19 Triliun Butuh Optimalisasi
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memaparkan bahwa total aset daerah mencapai sekitar Rp19 triliun yang tersebar pada lebih dari 6.000 unit atau bidang. Nilai yang besar ini dinilai belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung PAD.
Menurutnya, pemanfaatan aset tidak bisa lagi mengandalkan skema sewa konvensional. Pemerintah kini mendorong transformasi menuju pola kerja sama pemanfaatan, kemitraan strategis, dan model bisnis yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Aset kita hampir mencapai Rp19 triliun. Di tengah keterbatasan APBD, optimalisasi aset menjadi solusi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Marindo.
Inovasi Layanan dan Jasa Jadi Penopang PAD ke Depan
Selain aset, inovasi layanan publik juga menjadi fokus Pemprov Lampung. Berbagai OPD didorong mengembangkan layanan berbasis digital, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta menciptakan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan sah sesuai regulasi.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis optimalisasi pendapatan dapat berjalan lebih efektif tanpa membebani masyarakat.
