INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menuju pusat energi bersih nasional melalui percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan penguatan infrastruktur kelistrikan daerah. Paparan tersebut disampaikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panja Listrik Komisi XII DPR RI dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Lampung untuk menunjukkan capaian strategis sekaligus tantangan dalam mewujudkan sistem energi yang mandiri, modern, dan berkelanjutan.
Capaian Elektrifikasi Tinggi, Tantangan di Kawasan Hutan Masih Menghambat
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi Lampung telah mencapai 99,85%. Namun akses jaringan listrik di wilayah hutan konservasi masih menjadi hambatan utama.
“Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujar Bani.
Ia berharap Komisi XII DPR RI dapat membantu mengakselerasi perizinan lintasan jaringan di Kementerian Kehutanan agar Lampung dapat mencapai elektrifikasi 100 persen dalam waktu dekat.
Selain permukiman, Pemprov Lampung juga mendorong program Listrik Masuk Sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi petani yang selama ini bergantung pada solar untuk pompa air.
EBT Lampung Lampaui Rata-rata Nasional, Fokus ke Geothermal dan PLTS
Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Febrizal Levi menegaskan bahwa Lampung kini mencatatkan penggunaan energi bersih sebesar 36%, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada pada angka 14–18%.
“Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40% dengan kapasitas pembangkit naik menjadi 1.600 MW. Fokus kami adalah memaksimalkan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau dan Sekincau, serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelas Febrizal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan akselerasi energi terbarukan sangat bergantung pada skema harga beli PLN yang mampu menarik minat investor.
“Investasi energi terbarukan ini sangat bergantung pada kepastian dan kelayakan harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tegasnya.
DPR RI Soroti Ketergantungan Listrik Lampung dari Sumsel
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti kondisi pasokan listrik Lampung yang masih bergantung 400 MW dari Sumatera Selatan, sedangkan kebutuhan total mencapai 1,3 GW. Lampung baru mampu memproduksi 900 MW secara mandiri.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan pokok. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” kata Sugeng.
Komisi XII juga mengapresiasi penerapan teknologi co-firing biomassa 12,5% di PLTU Tarahan, yang dinilai selaras dengan target Net Zero Emission.
Sugeng mendorong percepatan pengembangan geothermal di Lampung yang potensinya mencapai hampir 1 GW.
“Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM membuat roadmap lima tahun agar listrik di Lampung andal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” ujarnya.
Selain itu, DPR RI juga ingin mendorong efisiensi energi nasional melalui elektrifikasi rumah tangga, pemakaian kompor induksi, dan kendaraan listrik dalam rangka menekan defisit impor BBM yang masih mencapai satu juta barel per hari.
