INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
INSIDE POLITIK– Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, S.E., mengikuti acara Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Center For Prevention (IPKD MCP) tahun 2025 secara virtual. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda pada Rabu (5/3/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh. Sekda Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi, M.M., Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Peluncuran MCP ini diikuti oleh 38 provinsi, 419 kabupaten, 93 kota, serta para Ketua DPRD. Selain itu, acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta tamu undangan lainnya.
MCP: Instrumen KPK dalam Pencegahan Korupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK guna memantau efektivitas program pencegahan korupsi di daerah. Dalam peluncuran MCP 2025, berbagai langkah strategis disoroti, seperti:
- Penetapan proyek strategis daerah,
- Pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi,
- Pendataan rencana aksi di setiap area,
- Peningkatan koordinasi antar-SKPD.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP adalah alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap dengan penerapan MCP yang optimal, setiap daerah dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya MCP, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, jujur, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.***
