INSIDE POLITIK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sertifikasi Produk Halal, Selasa (4/3/2025). Rakor yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dua agenda utama dibahas: percepatan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan strategi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sertifikasi Halal, Peluang Besar untuk UMKM dan Ekonomi Nasional
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi strategi ekonomi yang kuat, membuka peluang ekspor yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri.
“Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia. Namun, kita masih tertinggal dari negara lain. Saat ini, kita berada di peringkat 8, sementara China menduduki posisi pertama. Jika kita lebih tertib dalam sertifikasi halal, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi nomor satu,” ungkap Haikal.
BPJPH pun mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memfasilitasi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan menyediakan pendamping, auditor, dan penyelia halal di setiap daerah.
“Kita harus memastikan setiap produk halal mendapatkan sertifikasi agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun global,” tambahnya.
Mendagri: Sertifikasi Halal Bukan Islamisasi, Tapi Strategi Ekonomi
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan bagian dari agenda Islamisasi, melainkan strategi ekonomi yang memperkuat daya saing produk lokal di pasar internasional.
“Jangan sampai ada persepsi keliru bahwa ini bagian dari Islamisasi. Ini murni strategi ekonomi agar produk Indonesia lebih dipercaya di pasar global,” jelas Tito.
Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, dengan pasar domestik yang besar, produk lokal harus bisa menguasai pasar dalam negeri sebelum bersaing di luar negeri.
“Kita harus memastikan bahwa produk halal Indonesia bisa bersaing, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jangan sampai kita justru diserbu oleh produk luar,” tegasnya.
Strategi Pengendalian Inflasi: Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Harga Pangan
Selain sertifikasi halal, Rakor juga membahas pengendalian inflasi nasional yang menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan dan -0,48% secara bulanan. Dengan angka tersebut, Indonesia saat ini berada di:
✅ Peringkat 10 dari 186 negara dengan inflasi terendah
✅ Peringkat 1 dari 24 negara G20 dalam stabilitas inflasi
✅ Peringkat 3 dari 11 negara ASEAN dalam inflasi terendah
“Inflasi yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk bagi masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Kita harus menjaga inflasi dalam kisaran 1,5% hingga 3,5% agar tetap stabil,” terang Tito.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa deflasi Februari 2025 dipicu oleh penurunan harga di beberapa sektor:
✔ Komponen Inti mengalami inflasi 0,25%, dengan kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
✔ Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi 2,65%, dengan penurunan tarif listrik sebagai faktor utama.
✔ Komponen Bergejolak mengalami deflasi 0,93%, dipicu oleh turunnya harga daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
“Stabilitas harga pangan masih menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjaga rantai distribusi agar harga tetap terkendali,” ujar Amalia.
Pemprov Lampung Siap Percepat Sertifikasi Halal dan Stabilitas Inflasi
Sebagai tindak lanjut dari Rakor ini, Pemprov Lampung akan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung program pemerintah pusat:
✔ Mendorong percepatan sertifikasi halal bagi UMKM dan industri lokal, agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.
✔ Memastikan stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat ketahanan pangan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
✔ Bersinergi dengan berbagai pihak dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov Lampung siap mendukung percepatan sertifikasi halal dan pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah,” ujar Zainal Abidin.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Lampung dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pengembangan industri halal serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.***
