INSIDE POLITIK- Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kekuatan ekonomi baru dalam mewujudkan ketahanan pangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penguatan peran BUMDes dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Desa yang digelar di RM Radja Pindang Andalas Resto, Dusun Tambahmulyo, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pengurus BUMDes se-Kabupaten Pringsewu dan dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas.
Dalam arahannya, Riyanto Pamungkas menegaskan terdapat dua hal mendesak yang perlu dilakukan untuk memperkuat ekonomi daerah dan desa, yakni hilirisasi dan konsolidasi.
Menurutnya, BUMDes harus mulai mengubah pola usaha dari sekadar menjual bahan mentah menjadi menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Singkong, misalnya, tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi tepung. Gabah dapat dikemas menjadi beras bermerek, sementara susu segar dapat dikembangkan menjadi produk olahan seperti yoghurt.
“Dengan hilirisasi, nilai tambah produk akan melonjak dan daya simpannya lebih lama. Sehingga BUMDes tidak lagi dipermainkan fluktuasi harga harian di pasar,” kata Riyanto Pamungkas.
Selain hilirisasi, Bupati juga menekankan pentingnya konsolidasi antarunit usaha maupun kerja sama lintas BUMDes.
Menurutnya, ketika volume bisnis semakin besar melalui kerja sama dan konsolidasi, biaya pembelian bahan baku dapat lebih efisien dan posisi tawar pelaku usaha desa di hadapan pembeli menjadi lebih kuat.
Setelah hilirisasi dan konsolidasi, Pemkab Pringsewu juga menyiapkan tiga strategi lanjutan agar BUMDes benar-benar mampu naik kelas dan bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Tiga strategi tersebut adalah usaha terintegrasi, diversifikasi terencana, dan kepastian pembeli atau pasar.
Riyanto mengatakan seluruh strategi tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata. Salah satunya melalui program Corporate Farming Padi Sawah yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Dalam program tersebut, lahan, petani, produksi, pembiayaan hingga pemasaran dikelola dalam satu manajemen terpadu dengan BUMDes sebagai pengelola utama.
“Pilot project-nya sudah berjalan pada 2026 di Pekon Pujodadi, mengonsolidasikan lahan kurang lebih 50 hektare, melibatkan 30 petani penggarap, dan memanfaatkan 120.600 meter persegi lahan bengkok pekon,” paparnya.
Untuk pengelolaan lahan bengkok, pemerintah pekon dapat memilih skema sewa tetap per hektare maupun sistem bagi hasil.
Sementara pembiayaan dapat dilakukan secara fleksibel, baik melalui talangan BUMDes dengan sistem bagi hasil panen maupun Kredit Usaha Rakyat atau KUR kolektif bagi petani.
Pembagian peran dalam program Corporate Farming juga telah disusun secara jelas melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Standard Operating Procedure (SOP).
Pemerintah pekon berperan sebagai regulator dan pengawas, BUMDes menjadi manajer usaha inti, UPJA bertugas sebagai operator alat dan mesin pertanian, sedangkan petani menjadi pelaksana produksi melalui sistem tanam serempak.
Bupati juga memastikan hasil panen memiliki peluang penyerapan pasar melalui keberadaan offtaker resmi seperti PERPADI dan BULOG.
Keberadaan offtaker tersebut diharapkan memberikan kepastian terkait mutu, timbangan, pembayaran hingga perlindungan bagi petani saat harga komoditas mengalami penurunan.
Selain pengembangan padi sawah, Pemkab Pringsewu juga mendorong hilirisasi terhadap komoditas singkong yang menjadi salah satu komoditas besar di daerah tersebut.
Singkong diharapkan tidak lagi dijual dengan nilai rendah dalam bentuk mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk tepung Modified Cassava Flour atau Mocaf.
Program pengembangan Mocaf tersebut didorong melalui kolaborasi antara BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Riyanto, potensi pasar Mocaf cukup besar. Bahkan, meski masih berada pada tahap awal pengembangan, permintaan pasar disebut telah melampaui kapasitas produksi yang tersedia.
Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena rantai produksi dan konsolidasi bahan baku harus segera diperkuat.
Untuk menjawab kebutuhan pasar, Pemkab Pringsewu telah menyusun skenario peningkatan kapasitas industrialisasi singkong secara bertahap untuk periode 2026 hingga 2029.
Saat ini, Kabupaten Pringsewu memiliki sebanyak 126 BUMDes dengan berbagai tingkatan perkembangan.
Berdasarkan klasifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sebanyak 4 BUMDes masuk kategori maju, 36 berkembang, 27 pemula, dan 59 lainnya masih berada pada kategori perintis.
Riyanto Pamungkas mengajak seluruh pengurus BUMDes untuk mengubah cara pandang dan menjalankan BUMDes sebagai unit usaha yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Mulai hari ini kita ubah cara pandang dan jalankan BUMDes sebagai usaha sungguh-sungguh, serta rapatkan barisan dengan menjadikan BUMDes sebagai pilar utama menuju Pringsewu Makmur,” tegasnya.
Penguatan peran BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung terwujudnya visi Pringsewu Makmur, yakni Mandiri, Aman, Kondusif, Maju, Unggul, dan Religius.***
Penulis: Wid
