INSIDE POLITIK— Provinsi Lampung memasuki babak baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menandai pertama kalinya Lampung mencapai level satu digit dalam lebih dari satu dekade.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis Berita Statistik di Aula BPS Lampung, Kamis (5/2/2026).
Indikator Ekonomi Menguat, Inflasi Terkendali
Kinerja ekonomi Lampung menunjukkan sinyal positif. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 108,51 atau naik sekitar 8 persen sejak tahun dasar. Inflasi yang terkendali dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah.
Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen, didorong meningkatnya nilai tambah dan peluang kerja. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat semakin pulih.
Kesejahteraan Petani Meningkat Meski Produksi Menurun
Dari kawasan perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) awal Februari 2026 berada di level 127,62. Meski ada penurunan produksi padi, NTP yang tinggi menunjukkan daya tukar petani tetap kuat.
“Ini menjadi bukti bahwa program pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif, mengingat desa selama ini merupakan kantong utama kemiskinan,” kata Ahmad Riswan.
Jumlah Penduduk Miskin Turun, Kualitas Hidup Meningkat
Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2025 mencapai 860,13 ribu orang. Di perdesaan, tingkat kemiskinan tercatat 10,88 persen, sedangkan di perkotaan 7,37 persen.
Kualitas hidup masyarakat miskin juga mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,539 menjadi 1,228, menunjukkan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,344 ke 0,242.
Ketimpangan Menyempit, Distribusi Pengeluaran Lebih Merata
BPS turut mencatat penurunan Gini Ratio Lampung dari 0,292 menjadi 0,287. Porsi pengeluaran kelompok 20 persen terkaya juga turun dari 38,82 persen menjadi 38,80 persen.
Seluruh perkembangan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat semakin merata, sebuah fondasi penting untuk pembangunan inklusif.
BPS Dorong Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Ahmad Riswan menegaskan komitmen BPS dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data yang akurat.
“Data statistik ini kami harapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan, sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Lampung kini dianggap berada di jalur yang tepat menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.***
