INSIDE POLITIK– Komisi 2 DPRD Kabupaten Pringsewu mendorong agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) aktif melakukan jemput bola langsung ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memastikan program-program unggulan pertanian, khususnya sektor perkebunan, bisa terserap optimal di wilayah Pringsewu pada tahun 2026 dan 2027.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pringsewu, Anton Subagyo, usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Anton menegaskan bahwa banyak program bantuan yang saat ini tersedia di tingkat pusat belum sepenuhnya diketahui atau dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Banyak program dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang siap diturunkan ke kabupaten. Kami berharap OPD di Pringsewu lebih proaktif menjemput kesempatan ini agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara langsung,” ujar Anton, Senin (17/11/2025).
Salah satu program prioritas yang dibahas dalam kunker adalah bantuan bibit kakao seluas 800 hektar, yang akan dibagi dalam dua tahap, yakni 400 hektar pada tahun 2026 dan 400 hektar pada tahun 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi kakao lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat petani. Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau mempersiapkan segala kebutuhan pendukung seperti administrasi, fasilitas penunjang, dan koordinasi lapangan agar program dapat berjalan lancar.
Anton menambahkan, Kementerian Pertanian kini juga fokus pada ketahanan pangan nasional menuju swasembada, sekaligus mendorong hilirisasi produk perkebunan melalui pembangunan pabrik dan fasilitas pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Program hilirisasi ini akan difokuskan pada tujuh komoditas unggulan, yaitu tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala.
Dalam kunker tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Pringsewu, Sudiyono, menambahkan bahwa provinsi Lampung telah mendapatkan alokasi bantuan pembibitan senilai Rp150 miliar. Bantuan ini mencakup kelapa di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran, serta kakao di Pesawaran dan Pringsewu. Khusus untuk Pringsewu, program bibit kakao ditargetkan seluas 400 hektar pada tahun 2026 dan 400 hektar pada 2027, dengan syarat kelengkapan CPCL dan data poligon yang dapat diverifikasi langsung oleh presiden.
Selain itu, Sudiyono juga meminta agar Pringsewu mendapat prioritas dalam pengiriman kelapa hibrida atau kelapa genjah, sehingga wilayah ini bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan sektor perkebunan yang lebih merata dibanding kabupaten lain di Lampung.
Kunker Komisi 2 juga diisi dengan paparan potensi perkebunan di Pringsewu, meliputi kelapa, karet, kelapa sawit, kakao, kopi, dan aren. “Kami berharap ke depan Pringsewu dapat secara rutin menerima program pembibitan dan sarana prasarana jalan perkebunan agar sektor ini lebih produktif dan mendukung perekonomian lokal,” ujar Sudiyono.
Turut hadir dalam kunker tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 Anton Subagyo SH, anggota Sudiyono, Leswanda Putra, Ediyanto, Assa Attorida El Hakim MM, Meifi Anindya Larasati SPd, dan Ririn Puspitasari.***
