InsidePolitik–Wamendagri Bima Arya memastikan tidak ada pelantikan di bulan Januari 2025.
“Enggak bisa, di bulan Januari enggak bisa. Kita belum bisa bicara tanggal dan bulannya tapi sebisa mungkin sesegera mungkin dengan opsi yang ada,” kata Bima Arya.
Hal ini, kata dia, disebabkan oleh adanya persidangan gugatan hasil beberapa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada yang kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, kepala daerah yang mengajukan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala daerah yang mengajukan atau digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini harus kita detailkan lagi seperti apa,” ucapnya.
Kemendagri juga tidak bisa melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak, karena proses putusan gugatan di MK tersebut akan berbeda-beda waktu penyelesaiannya.
“Enggak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya akan panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa masih harus dibahas secara teknis,” ucapnya.
Meski begitu, Kemendagri berharap pelantikan kepala daerah itu bisa secepatnya dilakukan. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dibahas para kepala daerah.
“Kalau target dari dari Pak Mendagri sesegera mungkin. Itu targetnya. Karena RPJMD ini harus sinkron harus berjalan. Jadi jangan terlalu lama terget Kemendagri,” ujarnya.
Bima Arya mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan MK dan meminta arahan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin melantik kepala daerah definitif.
“Tapi di sisi lain ada tahapan-tahapan persidangan di MK yang harus kita tunggu. Jadi ada beberapa pilihan tapi inilah yang harus disepakati. Tentu dengan memperhatikan keputusan MK, norma-norma MK,” pungkasnya.
