INSIDE POLITIK – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberdayakan ekonomi desa melalui program Desaku Maju mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja ke Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Rabu (9/7/2025), Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Haris menyampaikan apresiasinya mewakili Menko PM Muhaimin Iskandar.
Program Desaku Maju dinilai sebagai terobosan penting yang menjawab tantangan klasik: desa sebagai penyumbang terbesar ekonomi daerah, namun tetap menjadi kantong kemiskinan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Ini bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam penguatan pembangunan desa,” ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menyambut delegasi Kemenko PM.
Menurut Wagub Jihan, meski Lampung mencatat penurunan angka kemiskinan dari 12,62% (2019) menjadi 10,62% (2024) dan memiliki PDRB mencapai Rp480 triliun, kemiskinan masih terkonsentrasi di desa-desa. Padahal, sektor pertanian—yang didominasi desa—merupakan tulang punggung ekonomi provinsi.
“Paradoks ini tidak bisa dibiarkan. Desa menghasilkan, tapi belum menikmati hasilnya,” tegas Jihan.
Desaku Maju, kata Jihan, bukan sekadar program bantuan, melainkan upaya menyeluruh membangun ekosistem ekonomi desa secara terintegrasi, berbasis kebutuhan lokal, dan berkelanjutan. Mulai dari hilirisasi produk pertanian, bantuan alsintan, pelatihan teknisi lokal, hingga pemberdayaan UMKM digital dan penguatan kelembagaan seperti BUMDes.
Ia mencontohkan, jika 3 juta ton gabah hanya dijual mentah, nilainya sekitar Rp20 triliun. Tapi jika digiling dan dikemas di desa menjadi beras premium, nilainya bisa naik hingga Rp39 triliun.
“Bayangkan, selisih itu bisa menjadi napas baru ekonomi desa,” ujarnya penuh semangat.
Wagub Jihan juga meminta keterlibatan BUMN dan dunia usaha melalui CSR, serta dukungan pembiayaan mikro untuk petani dan pelaku usaha kecil di desa. Ia menegaskan bahwa desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek produksi.
“Desa bukan titik buta pembangunan. Justru desa adalah pusat masa depan Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Deputi Abdul Haris menyatakan bahwa pembangunan desa kini menjadi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 melalui pendekatan pemberdayaan, bukan hanya bantuan.
“Bantuan itu sementara, tapi pemberdayaan adalah selamanya. Desa harus bisa mengelola potensi secara mandiri,” ujarnya.
Haris juga menggarisbawahi perlunya menghapus ketimpangan antara desa sebagai produsen dan kota sebagai pusat distribusi. Ia menyebut Program Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi baru pembangunan berbasis desa.
“Kami optimis, langkah-langkah Pemprov Lampung seperti Desaku Maju akan memberikan dampak nyata dalam jangka panjang,” tutup Haris.
Dalam kesempatan tersebut, bantuan alsintan berupa Combine Harvester, bed dryer kapasitas 20 ton, dan sarana penunjang pertanian diserahkan kepada Gapoktan Desa Bumi Daya sebagai bentuk dukungan konkret pengembangan desa produktif.***
