InsidePolitik—Jokowi menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berlangsung sangat demokratis, meskipun pelaksanaan tahapannya belum selesai.
“Ya sangat demokratis,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut Pilkada tahun ini menyuguhkan banyak pilihan buat pemilih, selain itu koalisi parpol juga tidak terpaku pada kerjasama politik sebelumnya.
“Banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini,” ucapnya.
Meski putranya Kaesang batal maju karena terganjal putusan MK, Jokowi tetap menyampaikan bahwa proses Pilkada Serentak 2024 berlangsung demokratis.
“Semuanya saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena itung-itungannya mereka pasti punya, mekanisme, proses, itung-itungan semuanya pasti punya,” sambungnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini diwarnai unjuk rasa di berbagai daerah sejak beberapa hari lalu.
Demonstrasi ini menyangkut penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap RUU Pilkada yang dikaitkan banyak pihak sebagai praktik politik yang tak demokratis.
Serangkaian aksi demonstrasi merupakan bagian dari gerakan ‘Darurat Indonesia’ sebagai respons masyarakat sipil buntut DPR mengabaikan putusan MK.
Muasalnya, pada Selasa (20/8), MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.
Pada putusan Nomor 70, MK mengubah syarat usia minimal 30 untuk cagub dan cawagub menjadi terhitung sejak penetapan. Ketentuan ini berbeda dengan putusan MA yang menginginkan aturan tersebut dihitung sejak pelantikan.
Namun, Baleg secara tiba-tiba langsung merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah MK mengeluarkan putusan itu.
Hal ini memicu kemarahan dan gelombang protes di sejumlah daerah di Indonesia. Semua elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak RUU PIlkada itu. Setelah diprotes, DPR pun membatalkan pengesahan RUU tersebut.
