InsidePolitik–Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendapat mandat dari para kiai yang melakukan pertemuan di Tebuireng untuk membenahi PKB.
Mandat Tebuireng yang merupakan usulan serta kesepakatan ratusan kiai-kiai NU kepada PBNU untuk segera membenahi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Yahya mengatakan, permasalahan di PKB bukan terjadi baru-baru ini saja. Tapi sudah berlangsung lama, lebih dari 15 tahun lalu. Yakni sejak Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB.
“Tapi memang selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang persuasif untuk mengelolanya,” kata Yahya.
Yahya mengatakan, PBNU pun menelaah dan berupaya melakukan langkah-langkah yang strategis dan persuasif, untuk mengurai permasalahan hubungan antara NU dengan PKB.
Dalam rentang sekian lama, kata Yahya, setelah dilakukan pendalaman baik melalui study terhadap dokumen-dokumen yang pernah ada, maupun juga keterangan dari para narasumber yang diundang, ditemukan satu masalah yang sangat mendasar. Yakni dieliminasinya fungsi Dewan Syuro di PKB.
“Di dalam PKB itu kedudukan Dewan Syuro telah dieliminasi sedemikian rupa. Sehingga Dewan Syuro dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki wewenang apapun di dalam pembuatan keputusan,” ucapnya.
Menurut Yahya yang juga pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang ini, apa yang dilakukan PKB adalah perubahan yang sangat fundamental.
Padahal, kata dia, para Kiai NU mendirikan PKB pada 1998 silam, dengan struktural kepengurusan lembaga menyerupai PBNU. Yakni ada Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro, dilengkapi tugas dan fungsi yang melekat.
“Tetapi kita melihat bahwa sekarang yang terjadi realitasnya bahwa desain yang dibuatkan oleh PBNU itu sudah berubah sama sekali. Sehingga nilai-nilainya juga kita melihat di sana-sini ada ketidakselarasan dengan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya,” ucapnya.
Selain itu, menurut Yahya, PKB sekarang juga telah melenceng dari pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi, juga telah tak sesuai sembilan poin Mabda’ Siyasi PKB.
“Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut sebagai Mabda’ Siyasj PKB. Itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan,” ujar Yahya.
Terkait temuan itu, Yahya mengatakan PBNU telah membuat keputusan untuk melakukan langkah-langkah upaya menuju perbaikan PKB.
Ia menegaskan NU dengan PKB memiliki hubungan yang khusus karena partai ini didirikan oleh NU. Sehingga, menurutnya NU beserta struktur kepengurusannya sebetulnya memiliki tanggung jawab moral atas dinamika yang ada di dalam PKB.
Di sisi lain, Yahya juga menyadari bahwa NU dan PKB adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan struktural sama sekali.
“Sehingga misalnya, tidak bisa misalnya PBNU membuat SK memecat Ketua PKB, tidak bisa. PBNU misalnya membuat SK membatalkan keputusan-keputusan PKB jelas tidak bisa. Kita semua tahu, kita menyadari itu,” ucapnya.
Tapi, Yahya melanjutkan, NU memiliki pengaruh yang bisa digunakan untuk mendorong dan menekan agar PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi para kiai dan warga NU yang berkembang.
“PBNU bisa memberikan nasihat, PBNU bisa memberikan sampai kepada tekanan-tekanan supaya PKB memenuhi aspirasi-aspirasi yang muncul dari kalangan NU, aspirasi yang muncul dari para kiai-kiai pesantren dan seterusnya,” ucapnya.
“Ini adalah mekanisme politik yang normal, yang biasa, tapi ditambah dengan bobot tanggung jawab moral NU terhadap PKB itu sendiri. Itu yang ke depan akan kita tempuh,” tambahnya.
Ia menyebut, PBNU memiliki tanggung jawab moral terhadap PKB. Karena kelahiran partai ini tak bisa lepas dari cita-cita para kiai NU.
“Dengan yang lain sama sekali tidak ada hubungan, misalnya NU dengan Golkar misalnya, NU juga sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, itu terserah pada partai masing-masing untuk mengelola hubungannya dengan konstituennya. Tetapi dengan PKB, sekali lagi, karena didirikan oleh NU maka ada tanggung jawab moralnya, khusus mengenai hal ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Yahya mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Kewenangan itu dinamai ‘Mandat Tebuireng’.
Mandat ini diberikan Rais Aam setelah sebelumnya ratusan kiai berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8). Di forum itu mereka menyepakati ‘Mandat Tebuireng’ untuk kemudian disampaikan kepada Rais Aam PBNU.
