INSIDE POLITIK- Sidang kasus PT LEB di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Selasa (4/2/2026), memanas. Hakim ketua meminta JPU menjelaskan secara rinci kerugian negara Rp258 miliar, yang dinilai kabur dan berpotensi merugikan terdakwa.
Hakim Minta Penjelasan Rinci Kerugian Negara
Dalam sidang yang berlangsung ketat, hakim ketua menegaskan pentingnya kejelasan angka kerugian negara Rp258 miliar. Jaksa Penuntut Umum dinilai belum mampu membeberkan dasar perhitungan yang jelas.
Kuasa hukum Direktur Operasional PT LEB, Budi Kurniawan, menyatakan:
“Kami sudah lama mempertanyakan itu. Hari ini terlihat jelas bagaimana tuntutan jaksa soal kerugian negara Rp258 miliar semakin tidak terang.”
Hakim ketua menambahkan:
“Jaksa harus menyiapkan uraian detail. Jangan sampai dakwaan merugikan terdakwa karena angka yang belum jelas.”
Tudingan Publik yang Berlebihan Dinilai Merugikan Terdakwa
Tim kuasa hukum lainnya, Dr. Agus, menegaskan bahwa penyebaran narasi kerugian negara Rp258 miliar ke publik telah merugikan kliennya secara serius. Menurutnya, klien hanya menerima sekitar Rp3 miliar, sesuai dengan hak tantim sebagai direksi.
“Kami tidak gentar menghadapi 56 saksi yang akan diajukan jaksa. Itu bagian dari proses hukum. Yang penting adalah fakta di persidangan,” jelas Dr. Agus.
Dasar Pendirian PT LEB Jadi Sorotan Kuasa Hukum
Selain kerugian negara, kuasa hukum Erlangga menyoroti tudingan pendirian PT LEB tanpa dasar Perda. Ia menekankan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 mengatur PT LJU, bukan PT LEB, sehingga dakwaan dianggap salah alamat.
“Seharusnya dijelaskan oleh pendiri PT LEB, yakni PT LJU dan PDAM Way Guruh. Ini krusial agar dakwaan sesuai fakta hukum,” ujar Erlangga.***
