INSIDE POLITIK – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 2 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku dan menjaga kualitas layanan bagi anak-anak penerima Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur di seluruh dapur SPPG. Ia menyoroti bahwa selama tujuh bulan pertama program MBG dan Bahan Gizi Non Pangan berjalan, tidak ada laporan kejadian luar biasa atau KLB, meski jutaan porsi makanan telah disalurkan. Namun, pada periode Agustus hingga September, tercatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP dengan konsisten.
Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun, pada beberapa dapur baru masih ada kendala pelaksanaan SOP, ujar Gubernur di sela kunjungan. Ia menekankan bahwa masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada disiplin pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Kami ingin menekankan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna, tambahnya.
Peninjauan ini dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, dan pengawasan kualitas air serta bahan baku berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur Mirza menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman dan berkualitas.
Selama peninjauan, Gubernur juga menyoroti pengelolaan bahan baku. Menurut laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan bisa terjadi jika penyimpanan tidak dilakukan dengan tepat. Untuk itu, ia meminta BPOM melakukan pengecekan berlapis mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian makanan.
Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani oleh chef bersertifikat. Tapi kita belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BPOM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, Insya Allah tidak akan ada masalah, ujar Gubernur.
Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah di SPPG Rajabasa. Hasil pengecekan menunjukkan kualitas air telah memenuhi standar, sementara limbah makanan yang dihasilkan diolah menjadi pupuk organik cair yang akan dibagikan kepada warga untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
Program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian tersebut bisa kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku. Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan sehingga ekonomi berputar, jelas Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi inisiatif Dinas Lingkungan Hidup yang memprakarsai pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Ia menilai program ini memberi manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Jika ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari, yang bisa diolah menjadi 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan, ucap Gubernur.
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, menambahkan pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar. Begitu barang datang, kami cek dulu. Jika tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar, ujarnya.
Setelah meninjau dapur, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia berbincang langsung dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa menyatakan puas dengan kualitas makanan yang diterima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius Pemprov Lampung dalam menjaga keamanan pangan dan meningkatkan kualitas layanan MBG. Dengan pengawasan protokol yang diperketat serta penerapan konsep circular economy, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta lingkungan.***
