INSIDE POLITIK— Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara aktif mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, menyampaikan harapannya dalam sambutan di Aula Kagungan Setdakab, Kamis (15/5), bahwa evaluasi ini dapat memotivasi masyarakat serta seluruh pengelola program untuk semakin memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah.
KemenPPPA mendesain sistem pemenuhan hak anak yang terintegrasi melalui kebijakan KLA. Lampung Barat telah menunjukkan komitmen kuat dengan mengimplementasikan berbagai peraturan daerah yang mendukung, seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok, Perda KLA, serta peraturan terkait penanggulangan bencana, pendidikan, dan literasi.
Mad Hasnurin menjelaskan, pemenuhan 24 indikator KLA meliputi layanan administrasi akta kelahiran gratis, informasi layak anak, partisipasi anak dalam pembangunan, serta keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Selain itu, tersedia pula fasilitas kesehatan ramah anak, pendidikan inklusif, beasiswa, akses air bersih, dan infrastruktur ramah anak.
Prestasi Lampung Barat dalam KLA terus meningkat, dengan penghargaan kategori Pratama pada 2021 dan Madya pada 2022 dan 2023. Mad Hasnurin optimis pada 2025 Lampung Barat dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi tersebut.
“Mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah investasi masa depan, melahirkan generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing sesuai visi Lampung Barat Hebat dan Setia,” tutup Mad Hasnurin.***
