INSIDE POLITIK – Dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas perumahan rakyat, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Kamis (15/5), guna mengusulkan berbagai program strategis. Di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 3.000 unit rumah, pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (Rusun ASN), dan penanganan kawasan kumuh.
Parosil—yang akrab disapa Pak Cik—didampingi oleh Kepala BKPSDM Mazdan, Sekretaris Dinas PUPR Robert Putra, dan Pimpinan Baznas Lambar Aef S Ferdinan. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, di kantor KemenPKP.
Dalam pemaparannya, Parosil menyoroti angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Barat yang masih mencapai 5.201 unit. Ia berharap melalui usulan 3.000 unit BSPS yang diajukan untuk tahun anggaran 2025, kualitas hidup warga berpenghasilan rendah dapat meningkat secara signifikan.
“Program BSPS sangat penting bagi masyarakat kami. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan yang lebih layak,” ujar Parosil.
Tak hanya itu, Parosil juga mengajukan pembangunan Rusun ASN, guna menyediakan hunian yang layak bagi pegawai negeri sipil. Menurutnya, keberadaan Rusun ASN akan mendukung efisiensi kerja dan meningkatkan kesejahteraan ASN, khususnya yang belum memiliki rumah pribadi.
Lebih jauh, Parosil turut menyoroti pentingnya penanganan kawasan kumuh. Ia menekankan bahwa kondisi permukiman yang tidak layak bukan hanya soal estetika, tetapi menyangkut kesehatan, keselamatan, dan martabat masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Imran menyambut positif dan mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk segera menyusun dan menyerahkan data teknis yang diperlukan. Ia juga membuka ruang koordinasi berkala agar proses pengajuan berjalan efektif.***
