InsidePolitik—Ada pemandangan menarik ketika proses deklarasi damai Pilkada Lampura digelar oleh Bawaslu, setelah usai acara sejumlah kades terlihat rebutan amplop.
Para peserta yang kebanyakan berasal dari aparat desa itu berebut amplop, tepatnya disosialisasi dan ikrar netralitas pada pilkada serentak tahun 2024 di aula Tapis Sekdakab Lampung Utara, Kamis, 26 September 2024. Yang diikuti oleh 246 desa/ kelurahan dan perwakilannya itu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aparat desa tampak berebut. Hanya untuk mendapatkan uang transportasi, yang diberikan kepada kepala desa atau perwakilan datang dalam kegiatan itu.
Seperti diketahui, Bawaslu Lampura memberikan uang transport senilai Rp150 ribu kepada peserta deklarasi damai tersebut.
Namun, saat proses pembagian uang transport itu, terlihat nampak tak teratur.
“Itu yang kami pertanyakan, kok sebegitu-nya mereka (oknum) pamong desa berebut uang akomodasi dari Bawaslu. Padahal kan pejabat publik, apa itu yang mesti dikedepankan. Bagaimana kalau kedepan ada “Serangan Fajar” menghantam desa mereka. Apakah tidak berpaling ke salah satu Paslon, seperti diutarakan Bawaslu Lampung dalam sosialisasi tersebut,” ujar salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu.
Dalam arahannya, Komisioner Bawaslu Lampung, Suheri meminta aparatur desa untuk bersikap netral dan berintegritas.
“Kepala desa jangan banyak gerakan, jangankan dia bergerak dengan kedipan mata saja bisa mengarahkan warganya. Sebab, kades adalah jabatan publik yang dipilih langsung oleh masyarakat,” ujar Suheri.
