INSIDE POLITIK- AWAL tahun 2026 menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Di tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, persoalan klasik kembali muncul ke permukaan, yakni pendapatan asli daerah yang belum mencapai target. Isu ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi berdampak langsung pada ruang gerak kebijakan publik dan kecepatan pembangunan daerah.
Berdasarkan data realisasi tahun anggaran sebelumnya, dari target PAD lebih dari Rp4,22 triliun, yang terealisasi baru sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Salah satu kontributor utama, Pajak Kendaraan Bermotor, hanya menyumbang Rp691,7 miliar atau sekitar 42,41 persen dari target. Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah provinsi menjadi sangat terbatas di awal tahun berjalan.
Situasi tersebut bukan hal baru bagi Mirza. Pada awal masa jabatannya di 2025, ia mewarisi kondisi kas daerah sekitar Rp400 miliar, dengan beban utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang mencapai Rp1,8 triliun. Kombinasi pendapatan yang belum optimal dan beban kewajiban masa lalu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi sejak awal kepemimpinan.
Di tengah keterbatasan anggaran, ekspektasi publik justru terbilang tinggi. Masyarakat berharap perbaikan infrastruktur berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dunia usaha menunggu iklim investasi yang lebih ramah, sementara sektor pendidikan, sosial, dan kebudayaan menanti kebijakan yang terasa langsung manfaatnya.
Dalam konteks tersebut, arah kerja pemerintah provinsi mulai terlihat. Sepanjang tahun pertama, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat sekitar 1,71 persen, dari sebelumnya di kisaran 78 persen menjadi 79,79 persen. Lebih signifikan lagi, laju kerusakan jalan berhasil ditekan dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen.
Pemprov Lampung juga menangani 52 ruas jalan dengan total panjang lebih dari 66 kilometer, serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan. Capaian ini mungkin belum terlihat spektakuler, tetapi menunjukkan pendekatan yang realistis: memprioritaskan kebutuhan paling mendesak sesuai kemampuan fiskal, bukan sekadar mengejar janji besar.
Penanganan persoalan banjir di Kota Bandarlampung turut menjadi perhatian. Pembangunan embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga ruang publik yang bisa dimanfaatkan warga. Pendekatan ini memperlihatkan upaya mengintegrasikan fungsi lingkungan dengan kebutuhan sosial masyarakat.
Untuk tahun berjalan, pemerintah provinsi mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang. Proyek ini diproyeksikan menjadi jalur penting distribusi logistik dan penggerak sektor industri Lampung, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam rantai ekonomi regional.
Di bidang pendidikan, kebijakan yang diambil menyasar langsung keresahan masyarakat. Penghapusan uang komite dan pungutan di sekolah negeri menjadi langkah untuk meringankan beban orang tua. Selain itu, ribuan ijazah yang sempat tertahan akibat persoalan administrasi berhasil diserahkan kembali kepada para lulusan, membuka kembali akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
Pemerintah provinsi juga mulai membuka akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti Jepang, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diarahkan untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung di tingkat global.
Pada sektor kebudayaan, Mirza menegaskan pentingnya identitas lokal dalam kepemimpinan. Prosesi adat “ngantak Gubernur Buka Belangan” yang digelar sejak awal masa jabatan menjadi simbol persatuan antara adat Lampung Pepadun dan Saibatin. Sejumlah situs cagar budaya juga berhasil memperoleh sertifikasi nasional, menandai upaya menjaga warisan sejarah daerah.
Di sisi personal, gaya hidup sederhana kerap menjadi sorotan publik. Kebiasaan bermalam di masjid dan menghabiskan momen pergantian tahun bersama keluarga di ruang ibadah dipandang sebagai simbol kedisiplinan moral dan kesederhanaan, meski tetap terbuka terhadap beragam tafsir publik.
Dalam Pilgub Lampung 2024, Mirza memperoleh mandat sekitar 82,7 persen suara atau lebih dari 3,3 juta pemilih. Dukungan besar ini menjadi legitimasi kuat sekaligus tanggung jawab yang tidak ringan hingga 2029. Kritik tetap hadir sebagai bagian dari demokrasi, namun fokus utama yang diharapkan publik adalah konsistensi pada kesejahteraan rakyat.
Sepuluh bulan pertama kepemimpinan belum menghadirkan kesempurnaan. Namun di tengah keterbatasan fiskal dan PAD yang belum optimal, arah kerja mulai terbaca: bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Lampung.***
