INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tersedianya data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel, Kamis (28/8/2025), menyampaikan bahwa Pemprov Lampung memandang penting sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menjalankan agenda besar ini.
“Kami punya sumber daya, BPS punya sumber daya, mungkin kompetensinya agak berbeda, tetapi kita sama-sama pemerintah. Kita sadar data itu sangat penting. Seluruh sumber daya BPS dan sumber daya pemerintah bisa kita gerakkan bersama-sama,” ujar Ganjar Jationo.
Ganjar juga menekankan bahwa kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi perlu diperluas hingga ke tingkat desa. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses dalam pengumpulan data yang valid. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan data yang akurat, tetapi juga menyadari manfaat langsung dari data tersebut bagi pembangunan di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran vital dalam menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Data ini nantinya akan digunakan untuk menyusun kebijakan strategis, perencanaan pembangunan, serta evaluasi capaian program di bidang ekonomi.
“SE2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Cakupannya meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mencakup semua sektor usaha di luar pertanian. Data yang dihimpun akan mencakup unit usaha skala besar hingga kecil, dengan pendekatan baru yang mengintegrasikan ekonomi digital, data spasial, serta prinsip keberlanjutan,” jelas Ahmad Riswan.
Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali ini, lanjutnya, menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan potret menyeluruh perekonomian nasional. Dengan perubahan besar pada era digital, SE2026 akan lebih adaptif dengan memasukkan variabel ekonomi modern, seperti perkembangan usaha berbasis daring, layanan digital, serta aktivitas ekonomi informal yang semakin beragam.
Selain itu, SE2026 juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketidakmerataan ekonomi antarwilayah. Dengan data spasial yang terintegrasi, pemerintah pusat maupun daerah dapat melihat peta sebaran usaha secara lebih detail, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Misalnya, sektor usaha mikro yang dominan di pedesaan bisa mendapat perhatian khusus agar dapat berkembang seiring dengan sektor usaha besar di perkotaan.
Bagi Provinsi Lampung, keberhasilan SE2026 akan sangat penting. Sebagai daerah yang memiliki kekuatan di sektor perkebunan, perdagangan, hingga industri kecil menengah, data dari sensus ini akan membantu pemerintah daerah dalam memperkuat basis ekonomi lokal. Pemerintah bisa merancang program penguatan daya saing UMKM, peningkatan akses pembiayaan, hingga strategi pemasaran produk unggulan Lampung ke pasar nasional dan global.
Dukungan Pemprov Lampung terhadap Sensus Ekonomi 2026 mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan tanpa data ibarat berjalan tanpa peta. Data ekonomi yang terukur dan valid akan menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
