INSIDE POLITIK– Provinsi Lampung menjadi sorotan positif pemerintah pusat setelah mencatatkan kinerja keuangan daerah yang memuaskan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin 20 Oktober 2025, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal apabila sektor swasta dan sektor pemerintah berfungsi dengan baik. Realisasi APBN dan APBD mendorong peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Tito menegaskan bahwa total APBD seluruh Indonesia 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp42 triliun. Monitoring rutin menunjukkan rata-rata realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2025 sudah 70,27 persen, naik dari 67 persen tahun lalu, sementara belanja daerah baru terealisasi 56,07 persen, sedikit menurun dibanding periode sama tahun sebelumnya.
“Daerah dengan pendapatan tinggi seharusnya memiliki belanja yang tinggi pula. Belanja cepat dan tepat akan mempercepat sirkulasi ekonomi lokal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Tito. Ia juga menyoroti dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank, mencapai Rp233 triliun, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran sangat penting agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat. “Surplus anggaran penting, tapi uang itu harus diputar untuk kegiatan produktif. Kalau tetap mengendap, ekonomi lokal terhambat,” kata Purbaya. Ia menekankan dana daerah harus bekerja untuk rakyat agar bank lokal bisa berputar dan pelaku usaha mendapat akses modal.
Data ekonomi nasional tahun 2025 menunjukkan tren positif, pertumbuhan stabil di 5,12 persen, inflasi terkendali 2,65 persen, defisit APBN 1,56 persen dari PDB, neraca perdagangan surplus 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran 4,76 persen, dan kemiskinan turun ke 8,47 persen.
Purbaya menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa agar daerah berpotensi tinggi bisa tumbuh lebih cepat, mencontoh keberhasilan Sulawesi dalam hilirisasi industri. Hingga September 2025, realisasi belanja APBD nasional baru mencapai 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, menunjukkan perlunya akselerasi belanja agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat.
Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan integritas tinggi juga mendapat perhatian khusus. Berdasarkan survei KPK 2024, skor integritas nasional hanya 71,53, sementara rata-rata provinsi 67, kabupaten/kota 69, menandakan masih banyak daerah rawan. Peningkatan kinerja daerah menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di tahun mendatang.
Lampung mencatatkan realisasi pendapatan 62,11 persen dan belanja 61,69 persen per September 2025, menunjukkan keseimbangan yang baik antara pendapatan dan pengeluaran. Dengan capaian ini, Lampung masuk zona hijau realisasi APBD nasional, peringkat ke-8 setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Tingkat inflasi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 2,65 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga di daerah.
Keberhasilan ini menjadi apresiasi langsung dari Mendagri dan Menkeu, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain untuk mempercepat realisasi belanja, meningkatkan tata kelola keuangan, dan menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.***
