INSIDE POLITIK– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia, kali ini melalui Pelatihan Dasar Integritas dan Antikorupsi bagi ASN Provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung BPSDM Lampung, Bandarlampung, Selasa (2/12/2025), bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Acara ini resmi dibuka oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menegaskan bahwa integritas ASN adalah fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa banyak peradaban besar runtuh bukan karena perang, melainkan korupsi yang merusak institusi dari dalam. “Korupsi melemahkan negara dari akarnya. Kepercayaan publik runtuh, investor menjauh, dan pembangunan stagnan. Integritas ASN adalah kunci memperbaiki pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Deputi Pendidikan dan Pelatihan KPK RI, yang diwakili oleh Pendidik Tindak Pidana Korupsi, Galih Permana Nataregara, serta Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Lampung, Aris Suprianto. Galih menekankan bahwa penguatan integritas ASN harus dilakukan melalui strategi trisula KPK: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. “Lebih dari 50 persen kasus korupsi terjadi di daerah, sehingga pemahaman dan integritas aparatur menjadi sangat krusial. Kita ingin ASN Lampung menjadikan antikorupsi sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujar Galih.
Dalam pelatihan yang berlangsung interaktif ini, para peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga praktik dan simulasi pengambilan keputusan berbasis integritas. Materi mencakup cara mengenali potensi konflik kepentingan, mengelola anggaran secara transparan, serta strategi pencegahan korupsi dalam lingkup pemerintahan daerah. Galih menambahkan bahwa tujuan utama KPK hadir adalah memastikan kebijakan yang diambil ASN sesuai aturan, bukan untuk menakut-nakuti.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga menyoroti tantangan Lampung dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Ia menyebut rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. “Meski biaya sekolah digratiskan, kualitas pendidikan tidak akan naik tanpa integritas guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan. Dari 17 ribu guru di Lampung, setiap tahun mereka mendidik ratusan ribu anak. Integritas kuat di setiap jenjang akan langsung berdampak pada kualitas SDM,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur menyinggung dampak lemahnya integritas terhadap potensi investasi. Menurutnya, beberapa potensi investasi energi, termasuk cadangan minyak bumi dan geothermal, sempat tertahan selama bertahun-tahun karena persoalan integritas kepala daerah sebelumnya, yang menyebabkan Lampung kehilangan potensi pendapatan ratusan miliar rupiah per tahun. Namun, perbaikan tata kelola pemerintah menunjukkan hasil positif. “Tahun ini saja, investasi yang masuk mencapai Rp12 triliun dengan serapan tenaga kerja 24 ribu orang. Bayangkan jika kepercayaan publik sepenuhnya pulih,” ungkapnya.
Rahmat juga menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar seremonial. ASN diharapkan menjadi role model integritas di unit kerjanya masing-masing. Sikap sehari-hari, bukan hanya ucapan, harus mencerminkan budaya baru: berintegritas, melayani, dan dipercaya. Ia mendorong ASN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, olahraga, hingga peningkatan pendapatan daerah, untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat Provinsi Lampung, termasuk Kepala BPSDM, sejumlah kepala dinas, dan perwakilan kabupaten/kota, yang menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun budaya antikorupsi. Dengan pengalaman 17 tahun menangani kasus korupsi di Lampung, KPK menilai bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan di provinsi ini mulai menunjukkan hasil signifikan, namun penguatan integritas harus terus dilakukan agar Lampung bisa menjadi contoh provinsi dengan ASN berintegritas tinggi di Indonesia.***
