INSIDE POLITIK – Harapan baru tengah bersemi di pesisir Lampung Timur. Setelah sekian lama nelayan menghadapi kesulitan dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, kini solusi nyata akhirnya hadir lewat pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi, menyambut penuh apresiasi atas langkah strategis pemerintah ini. Menurutnya, keberadaan SPBUN menjadi jawaban atas problem klasik nelayan yang selama ini kerap dihadapkan dengan keterbatasan akses BBM murah dan legal.
“SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujar Kusairi Suwandi usai peresmian SPBUN oleh Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (12/11/2025).
Kusairi menegaskan, langkah pemerintah melalui pendirian SPBUN merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap nasib nelayan kecil. Selama ini, nelayan di wilayah pesisir sering kali harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan tak jarang terpaksa membeli dari pihak ketiga dengan harga tinggi.
“Dengan adanya SPBUN, nelayan tidak lagi harus antre jauh-jauh ke SPBU umum. Sekarang, mereka bisa mengisi bahan bakar lebih dekat dengan lokasi berlabuh, hemat waktu, tenaga, dan tentu saja biaya,” jelas Kusairi.
Selain mempermudah distribusi BBM subsidi, SPBUN juga diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan dan praktik penimbunan. Melalui sistem digitalisasi yang terintegrasi dengan koperasi nelayan, penyaluran BBM kini dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.
Kusairi juga menyoroti pentingnya peran HNSI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga agar kebijakan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. “HNSI akan terus berperan aktif memastikan kebijakan pemerintah di sektor kelautan benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan. Kami juga mendorong agar program SPBUN diperluas ke seluruh wilayah pesisir Lampung,” tambahnya.
Dorongan Perluasan SPBUN dan Akses Permodalan Nelayan
Meski mengapresiasi kebijakan ini, Kusairi mengingatkan bahwa persoalan nelayan tidak berhenti pada ketersediaan bahan bakar. Salah satu masalah besar lainnya adalah keterbatasan akses permodalan yang masih menghantui sebagian besar nelayan kecil.
Menurutnya, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah digulirkan pemerintah sebenarnya sangat membantu, namun implementasinya belum sepenuhnya dirasakan di lapangan. Banyak nelayan yang kesulitan memenuhi syarat administratif untuk mengakses kredit tersebut.
“Kredit Usaha Rakyat sulit diakses oleh nelayan. Karena itu, kami minta Kementerian Koperasi dan UKM turut membantu mencari solusi konkret agar nelayan bisa mendapatkan akses pembiayaan usaha,” tegas Kusairi.
Ia juga mengajak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koperasi dan UKM membangun sinergi yang lebih kuat dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim. “Pelabuhan perikanan juga perlu diperbanyak. Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu bekerja sama mempercepat program ini,” ujarnya menambahkan.
Bangkitkan Ekonomi Maritim dari Desa Nelayan
Pendirian SPBUN di Lampung Timur menjadi tonggak baru dalam upaya membangkitkan ekonomi maritim berbasis desa. Kementerian Koperasi dan UKM menilai bahwa model SPBUN ini dapat dijadikan percontohan nasional yang mampu memperkuat kemandirian koperasi nelayan di berbagai daerah.
SPBUN di Marga Sari dirancang bukan hanya sebagai tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi baru. Di lokasi ini, nelayan dapat memperoleh layanan koperasi, pelatihan manajemen usaha, hingga edukasi terkait pengelolaan keuangan dan keselamatan berlayar.
Pertamina Patra Niaga, sebagai pihak yang turut mendukung pendirian SPBUN, memastikan bahwa sistem distribusi BBM di lokasi ini mengikuti mekanisme yang terukur. Dengan penggunaan kartu nelayan digital, setiap transaksi akan tercatat dalam sistem, mencegah potensi penyimpangan.
Pemerintah berharap, keberadaan SPBUN mampu menjadi motor penggerak ekonomi pesisir sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor kelautan. Selain mendukung peningkatan produktivitas tangkapan ikan, SPBUN juga diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal, mulai dari pedagang es batu, pengolah hasil laut, hingga pelaku UMKM di sekitar pelabuhan.
“Pendirian SPBUN ini bukan hanya soal BBM. Ini tentang kemandirian, tentang bagaimana desa-desa nelayan bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung pada rantai pasok yang panjang,” ujar Ferry Joko Juliantono dalam sambutannya.
Dengan dukungan dari HNSI dan berbagai pihak, pemerintah optimistis bahwa program SPBUN akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi maritim di Provinsi Lampung. Jika model ini berhasil, maka akan diperluas ke berbagai wilayah pesisir di Indonesia, dari Sumatera hingga Maluku.
Ketua HNSI Lampung, Kusairi Suwandi, menutup dengan pesan penuh harapan: “Kita ingin nelayan kita sejahtera. Kita ingin mereka tidak lagi kesulitan melaut hanya karena BBM sulit didapat. Dengan SPBUN, kita sedang menyalakan obor harapan bagi masa depan ekonomi maritim Indonesia.”***
