INSIDE POLITIK- Pelarian delapan tahanan dari Polres Way Kanan memicu gelombang kritik dari akademisi dan organisasi kemahasiswaan. Mereka mendesak Polda Lampung melakukan evaluasi total sistem pengamanan tahanan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Desakan Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengamanan
Ketua Umum BADKO HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menilai kaburnya delapan tahanan sebagai indikator lemahnya pengawasan internal. Ia menekankan insiden berulang dalam waktu relatif singkat menunjukkan evaluasi sebelumnya belum berjalan efektif.
“Peristiwa ini terjadi untuk kedua kalinya. Artinya evaluasi sebelumnya tidak berjalan maksimal. Kami mendesak penanganan transparan dan evaluasi total,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Akademisi Soroti SDM, Infrastruktur, dan Overkapasitas
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Budi Rizki Husin, meminta peningkatan keamanan tidak hanya pada prosedur, tetapi juga pada sumber daya manusia serta sarana prasarana ruang tahanan.
“Pemasangan kamera pengawas di area strategis dan pengawasan barang keluar-masuk harus diperketat. Jika terjadi overkapasitas, tahanan sebaiknya dipindahkan ke rutan,” kata Budi.
Ia menambahkan, pemeriksaan internal secara terbuka diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Menurutnya, pengamanan ruang tahanan merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang tidak boleh diabaikan.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Kasus pelarian tahanan di Way Kanan dinilai berpotensi mengganggu proses hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Desakan evaluasi total diharapkan menjadi momentum pembenahan sistemik agar insiden serupa tidak terulang.***
