INSIDE POLITIK- Upaya penguatan tata kelola arsip pertanahan di era digital memasuki tahap konkret setelah Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN berkoordinasi langsung dengan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Sinergi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan, meminimalkan sengketa, dan memastikan keamanan data masyarakat.
Arsip pertanahan jadi fondasi layanan publik
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melakukan kunjungan kerja ke Arsip Nasional Republik Indonesia pada Rabu, 25 Februari 2026. Pertemuan dengan Kepala ANRI Mego Pinandito membahas penguatan tata kelola arsip pertanahan sebagai tulang punggung pelayanan publik.
Dalu Agung Darmawan menegaskan arsip pertanahan memegang peran vital dalam menjaga kepastian hukum atas aset masyarakat. Ia menyebut pengelolaan arsip yang tertib menjadi kunci pencegahan sengketa tanah di berbagai daerah.
“Arsip pertanahan adalah fondasi pelayanan ATR/BPN. Jika pengelolaannya tidak optimal, pencarian dokumen menjadi sulit dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Tantangan digitalisasi dan kapasitas SDM
Menurut Dalu Agung Darmawan, tata kelola arsip pertanahan menghadapi tantangan kompleks seiring transformasi digital menuju sertipikat elektronik. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, namun dokumen fisik tetap membutuhkan pengelolaan sistematis dan ruang penyimpanan memadai.
Ia menilai persoalan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan arsip yang belum seragam di seluruh kantor pertanahan.
“Dengan jumlah kantor pertanahan yang luas, penguatan sistem dan kompetensi SDM menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola arsip pertanahan,” jelasnya.
ANRI siap dukung penguatan sistem arsip
Menanggapi hal tersebut, Kepala ANRI Mego Pinandito menyatakan kesiapan lembaganya mendukung penguatan tata kelola arsip pertanahan melalui peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan teknis.
ANRI mengusulkan integrasi kurikulum kearsipan dalam pendidikan aparatur pertanahan, termasuk penguatan kompetensi melalui pelatihan dan program magang.
“Penguatan tata kelola arsip pertanahan harus dimulai dari kompetensi SDM dan sistem yang terstandar. Kami siap berkolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang modern dan akuntabel,” kata Mego Pinandito.
Sinergi lintas lembaga untuk pelayanan modern
Koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan ANRI diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem arsip pertanahan yang tertib, terintegrasi, dan berbasis digital. Sinergi ini juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, serta perlindungan data masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat ATR/BPN sebagai bagian dari penguatan koordinasi kelembagaan dalam tata kelola arsip pertanahan nasional.***
