INSIDE POLITIK- Komitmen mencegah anak putus sekolah di Lampung kembali ditegaskan. Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Hengki Irawan, meminta lembaganya berperan aktif sebagai pengawas dan mitra kritis pemerintah, bukan sekadar pemberi saran, demi memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada peserta didik.
Peran pengawasan diperkuat
Dalam pernyataannya, Hengki menegaskan Dewan Pendidikan harus mengawal kebijakan pendidikan daerah secara konkret. Menurut dia, pendidikan merupakan fondasi pembangunan daerah sehingga pengawasan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak.
“Yang paling utama, jangan sampai ada anak di Lampung yang putus sekolah. Itu dulu yang kita jaga bersama,” ujar Hengki, Rabu (25/2/2026).
Ia menekankan pentingnya pendataan berkala terhadap anak berisiko putus sekolah, terutama di wilayah terpencil dan keluarga rentan secara ekonomi. Intervensi, kata dia, harus dilakukan cepat agar akses pendidikan tetap terjamin.
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
Hengki juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai kejelasan kewenangan harus menjadi perhatian agar kebijakan tidak menimbulkan polemik di lapangan.
Menurutnya, program pendidikan daerah perlu selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, terutama dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Legalitas sekolah harus transparan
Dewan Pendidikan, lanjut Hengki, juga harus memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi aspek legalitas, kelayakan sarana prasarana, dan standar mutu sebelum menerima siswa baru.
Ia menilai transparansi perizinan sekolah negeri maupun swasta penting untuk melindungi hak peserta didik. Selain itu, evaluasi lapangan diperlukan untuk menilai kebutuhan ruang kelas, distribusi guru, dan efektivitas kebijakan zonasi.
“Kita ini lembaga pengawas moral pendidikan. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Kalau ada yang kurang, kita dorong. Tujuannya satu, kualitas pendidikan Lampung naik dan anak-anak kita tidak tertinggal,” katanya.
Mitra strategis pemerintah daerah
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD, Dewan Pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Hengki menilai fungsi pengawasan yang kuat akan memastikan program pendidikan tidak berhenti pada seremoni, tetapi berdampak nyata bagi peserta didik.
Ia menegaskan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan di Lampung sebagai investasi jangka panjang pembangunan daerah.***
