INSIDE POLITIK- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan kemenangan dalam sidang pra peradilan yang diajukan oleh Direktur Utama PT LEB, M. Hermawan Eriadi, pada Senin, 8 Desember 2025. Hakim tunggal Muhammad Hibrian memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon, sehingga penetapan tersangka terhadap M. Hermawan Eriadi oleh Kejati Lampung tetap sah dan berjalan sesuai hukum.
Dalam persidangan, hakim Hibrian menyampaikan, “Menimbang seluruh hasil persidangan dan bukti yang diajukan, pengadilan menolak permohonan pemohon.” Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII, yang mewajibkan penyidik untuk memeriksa calon tersangka secara materiil sebelum menetapkannya sebagai tersangka, tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan di kasus PT LEB.
Sebelumnya, dalam jalannya persidangan, saksi ahli Akhyar Salmi dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Hermawan Eriadi oleh Kejati Lampung tidak sah. Alasannya, pemohon tidak diperiksa sebagai calon tersangka sehingga tidak berkesempatan memberikan klarifikasi atas tuduhan yang diajukan. Kejati Lampung menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai saksi, bukan tersangka, sesuai interpretasi mereka atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Kejati, pemeriksaan sebagai saksi sudah cukup untuk dasar penetapan tersangka.
Selain Akhyar, saksi ahli lain, Dian Puji Nugraha Simatupang, Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Universitas Indonesia, menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak sah jika tidak dilandasi laporan hasil audit kerugian negara dari lembaga resmi. Dian menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2006, dan Peraturan BPK No. 1/2020, kerugian negara harus nyata, pasti, terukur, dan disampaikan kepada pihak yang diperiksa. “Indikasi semata tidak cukup. Tanpa hasil audit yang valid, unsur merugikan keuangan negara belum terpenuhi sehingga penetapan tersangka menjadi tidak sah,” tegas Dian.
Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon, Riki Martim, menyoroti kelengkapan berkas tuduhan terhadap kliennya. Menurut Riki, Kejati Lampung tidak melengkapi dokumen yang memadai terkait dugaan kerugian negara. Ia mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 yang menekankan bahwa bukti yang tidak lengkap tidak dapat dijadikan dasar sah penetapan tersangka. “Jika alat bukti hanya beberapa lembar dari ratusan halaman dokumen, bagaimana bisa dianggap sah?” ujarnya.
Sidang pra peradilan juga membahas terkait participating interest (PI) sebesar 10% yang diterima PT LEB. Jaksa menanyakan apakah PI ini termasuk fasilitas negara. Dian menjelaskan bahwa PI 10% justru memberikan keuntungan bagi negara/daerah dalam bentuk dividen, bukan fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma. Penjelasan ini menguatkan argumen Kejati Lampung bahwa penetapan tersangka tetap sah dan sesuai hukum.
Putusan hakim Muhammad Hibrian menolak seluruh dalil pemohon, termasuk argumentasi terkait SEMA dan Putusan MK, serta membatalkan klaim bahwa Kejati Lampung melakukan penetapan tersangka tanpa dasar hukum yang kuat. Keputusan ini juga memastikan bahwa status tersangka Dirut PT LEB tetap berlaku terkait dugaan tindak pidana korupsi dana PI 10%, sebuah kasus yang masih menjadi sorotan bagi pengelola migas di seluruh Indonesia.
Dengan kemenangan ini, Kejati Lampung menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Putusan ini menjadi peringatan bagi perusahaan dan direksi yang mencoba menghindari tanggung jawab hukum melalui gugatan pra peradilan. Kejati Lampung juga menyatakan akan melanjutkan proses penyidikan secara profesional dan transparan, memastikan setiap langkah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemenangan Kejati Lampung dalam kasus ini menunjukkan penguatan integritas aparat penegak hukum di Provinsi Lampung, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa upaya hukum untuk melindungi kepentingan negara tidak bisa dihalangi oleh gugatan administratif. Masyarakat pun diharapkan tetap memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan sektor migas.***
