InsidePolitik–Ini penjelasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait desakan Prabowo agar APBN 2025 hemat Rp306,69 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menegaskan pengelolaan APBN harus disiplin, prudent, dan tepat sasaran. Ia menyebut penghematan ditempuh untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan APBN.
“Efisiensi ini juga pastinya untuk kewaspadaan kita dalam menghadapi tantangan ke depan, dan efisiensi ini untuk mendukung program prioritas pemerintah,” beber Deni.
Deni menekankan upaya penghematan itu murni untuk mendukung program prioritas pemerintah. Kemenkeu mengatakan Prabowo mau meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia menuturkan program prioritas pemerintahan Prabowo tertuang dalam Asta Cita. Namun, Kemenkeu menampik bahwa efisiensi ini khusus untuk menambah dana makan bergizi gratis.
“Iya (keseluruhan belanja yang dihemat digunakan untuk) 2025, tahun anggaran 2025. Ini kan cuma menggeser skala prioritas,” tegas Deni.
Anggaran makan gratis senilai Rp71 triliun memang kurang. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan butuh suntikan dana Rp100 triliun untuk memberi makan 82,9 juta orang, sesuai target awal Prabowo.
Saat ditanya sumber uang tambahannya dari mana, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mempertimbangkan keseluruhan postur APBN. Ini dijelaskan usai sang Bendahara Negara mengikuti Sidang Kabinet yang dipimpin langsung Prabowo.
“Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi,” tuturnya.
“Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis),” tegas Sri Mulyani.
Tepat di hari yang sama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terbit. Ada dua sumber utama penghematan yang diincar Prabowo.
Pertama, pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo meminta efisiensi dari alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tak menutup opsi hasil penghematan APBN 2025 dipakai untuk program makan bergizi gratis. Ia sejauh ini baru menekankan program makan gratis berjalan baik, tapi tetap perlu pemerataan penerima manfaat.
“Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, ini alhamdulillah MBG sudah berjalan. Namun, presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” katanya usai melepas lawatan Presiden Prabowo ke India di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
“Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” sambung Prasetyo.
