InsidePolitik–Nama Ketum Partai Prima Agus Jabo disebut akan menjadi Menteri Perumahan di Kabinet Prabowo.
Sebelumnya, sejumlah nama calon menteri mulai bermunculan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.
Menanggapi hal ini, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad wajar bila Prabowo memprioritaskan parpol pendukungnya.
“Prabowo tentu akan memberi prioritas pada elite partai pendukungnya. Gagasan untuk mewujudkan zaken kabinet kemungkinan akan sangat sulit diwujudkan, mengingat banyak parpol yang dirangkul Prabowo,” ujar Saidiman.
Terkait posisi Agus Jabo, menurut dia, tak ada salahnya untuk memberi kesempatan, bagi politikus yang memiliki latar belakang sebagai seorang aktivis yang mumpuni.
“Menurut saya (Agus Jabo) cukup oke. Tidak ada salahnya memberi kesempatan untuk memimpin sektor perumahan,” tuturnya.
Meski begitu, ia mengingatkan tentu sisi profesionalitas juga penting untuk dipertimbangkan oleh Prabowo. Jangan karena ingin menyenangkan pendukung, zaken kabinet gagal terbentuk.
“Namun walaupun ada kebutuhan memberi tempat bagi partai-partai pendukungnya, mestinya Prabowo tetap memperhatikan aspek profesionalitas dari para calon menteri itu, termasuk yang berasal dari parpol,” ujarnya.
Bergulir wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen kakaknya dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim Djojohadikusumo juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.
Hasim Djojohadikusumo berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota.
Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.
