InsidePolitik–Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait wacana Ujian Nasional (UN) diselenggarakan kembali di tahun ajaran 2025/2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfan mengatakan pemanggilan terhadap Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan dilayangkan setelah masa reses DPR selesai.
“Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN. Tentu, kami juga akan menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakat,” kata Lalu Ari.
Lalu Ari mengaku mendukung penuh wacana penerapan kembali UN dengan catatan hal tersebut tidak boleh menjadi momok bagi siswa.
Ia berharap aparat kepolisian tidak dilibatkan dalam UN seperti mengawal distribusi soal dan penjagaan sekolah saat UN.
Ia menilai pelibatan polisi dalam pergelaran UN justru akan membuat siswa takut dalam menghadapi UN. Ia menyebut pelibatan polisi juga intimidatif.
“Jangan ada lagi polisi di UN. Kehadiran aparat sangat intimidatif dan menjadi momok bagi para siswa. Ini bukan untuk menyalahkan aparat polisi, tapi ini karena sistem yang salah,” tegas Lalu Ari.
“Yang jelas UN reborn harus inovatif, mempunyai format berbeda, menyenangkan, dan bisa meningkatkan tiga kompetensi siswa,” sambungnya.
Sebelumnya, Abdul Mu’ti menjelaskan konsep dan skema UN sebetulnya sudah siap, tapi pemerintah masih menunggu waktu untuk menyelenggarakan UN lagi.
“Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan. Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya,” kata Mu’ti.
Mu’ti belum merinci lebih jauh soal rencana penerapan UN ini. Ia mengatakan kemungkinan ada bentuk baru UN yang akan diterapkan di tahun ajaran 2025/2026.
“Di tahun ajaran 2025/2026, tapi nanti bentuknya seperti apa sampai ada pengumuman lebih lanjut,” tutur dia.
