InsidePolitik–Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi atau judicial review soal kepala daerah petahana yang wajib cuti total saat maju kembali di pilkada.
Aturan ini tertuang dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).
Pasal a quo berkaitan dengan masa cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan sebagai petahana calon kepala daerah.
Uji materi tersebut diajukan oleh Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Edi Iswadi.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar ketua hakim konstitusi Suhartoyo.
Suhartoyo mengatakan dalil pemohon dapat diterima kebenaran rasionalitasnya.
Sebab, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber dayanya ketika cuti di luar masa kampanye.
Ia menambahkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama harus tetap dilekatkan masa cuti dan larangan penggunaan fasilitas dalam jabatannya. Hal itu demi menghadirkan pilkada yang jujur dan adil.
Pelarangan tak hanya mencakup saat masa kampanye, tetapi pada masa tenang hingga hari pemungutan suara.
Oleh karena itu, menurut MK, norma Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun pada hari pemungutan suara”.
Di samping itu, MK berpendapat tidak ada alasan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang genting dan mendesak yang memerlukan cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada.
Bahkan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum selanjutnya, masa tenang dan hari pada waktu pemungutan suara adalah waktu yang krusial untuk masyarakat.
“Di mana menjadi saat calon pemilih menentukan pilihannya yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Oleh karenanya, segala bentuk usaha untuk mempengaruhi pilihan harus dihindarkan,” kata Suhartoyo.
