NGAKAK POLITIK
INSIDE POLITIK– Air sejatinya sumber kehidupan, tapi di Indonesia, kadang bisa juga jadi sumber perdebatan nasional. Setelah ribut soal tambang, bansos, dan kereta cepat, kini giliran air mineral yang naik ke permukaan. Ya, Aqua — sang merek legendaris yang sejak kecil kita dengar di warung, masjid, sampai pos ronda — kini terseret dalam pusaran polemik soal sumber airnya.
Isu ini bermula dari kekhawatiran warga di sekitar lokasi pengambilan air yang menilai debit air tanah makin menyusut. Katanya, mata air yang dulu deras kini tinggal nostalgia, sementara truk tangki berlalu-lalang dengan logo biru kebanggaan bangsa. Dari situ, tudingan pun mengalir deras — katanya perusahaan terlalu banyak “menyedot sumber daya”, hingga masyarakat cuma kebagian “sisa tetesnya.”
Di sisi lain, pihak perusahaan menegaskan semua sudah sesuai aturan. Mereka bahkan punya izin lengkap, audit lingkungan, hingga program tanggung jawab sosial yang katanya ikut menjaga ekosistem. Tapi entah kenapa, tiap kali bicara “izin dan tanggung jawab sosial”, yang keluar di kepala publik justru gambaran rumput kering di halaman rumah warga.
Di media sosial, netizen ramai-ramai jadi ahli geologi mendadak. Ada yang bilang, “Kalau Aqua dilarang, nanti kita minum apa?” Ada juga yang nyeletuk, “Tenang, nanti pemerintah bikin BUMN baru: Air Nusantara, harga subsidi tapi rasanya mirip karat.”
Sementara itu, di tengah polemik ini, pejabat pun mulai “menyiram” dengan pernyataan khas: diplomatis, panjang, tapi isinya setetes. Ada yang bilang masalah ini harus dikaji lintas kementerian, ada pula yang menyerukan agar masyarakat tetap tenang — meski airnya makin berkurang.
Lucunya, di beberapa daerah, masyarakat sempat bikin spanduk: “Air Untuk Warga, Bukan Untuk Aqua.” Tapi di sisi lain, warung sebelahnya tetap jual Aqua, karena ya… “yang lain rasanya aneh.” Ironi pun tumpah: demo menolak Aqua sambil minum Aqua.
Pada akhirnya, kisah ini bukan cuma tentang merek air mineral, tapi juga tentang bagaimana kita — dari pejabat sampai rakyat kecil — sering kali baru sadar pentingnya air setelah tenggorokan kering. Sementara perusahaan, seperti biasa, punya data dan izin. Pemerintah punya rapat dan pernyataan. Dan rakyat? Punya ember kosong dan rasa haus yang tak kunjung padam.
Air mungkin jernih, tapi persoalannya keruh. Dan entah kenapa, setiap kali ada polemik begini, yang paling cepat menguap bukan cuma airnya — tapi juga akal sehat kita semua.***
