InsidePolitik–Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, menilai pilkada dengan pendekatan sistem asimetris bisa memicu diskriminasi.
Hal ini ia sampaikan untuk merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito terkait wacana pilkada dengan sistem pendekatan asimetris.
Pilkada asimetris adalah sistem yang memungkinkan ada perbedaan mekanisme pelaksanaan pilkada antardaerah, yang muncul karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek keamanan.
“Kalau ada potensi kekerasan atau keamanan masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain seperti di Papua, jangan kemudian dilihat solusinya dengan pemilihan lewat DPRD. Seharusnya pemerintah bisa menggunakan pendekatan lain misalnya mengikatkan edukasi politiknya yang juga harus berbeda di setiap provinsi,” kata Herman.
Menurut Herman, pilkada bukan hanya menjadi bagian dari mekanisme politik untuk pengisian jabatan demokratis. Lebih dari itu, kata dia, pilkada idealnya menjadi sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya. Jika pilkada asimetris dilaksanakan, akan menimbulkan diskriminasi baru.
“Provinsi adalah salah satu daerah otonom. Selama ini selalu berkembang otonominya itu ada di kabupaten dan kota, padahal kalau kita lihat di undang-undang, provinsi juga punya kewenangan. Jadi pilkada melalui masyarakat harus terus dipertahankan,” ujar dia.
Herman mendorong partai politik sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melahirkan calon pejabat publik, agar menjalankan fungsi pendidikan dan sosialisasi politik kepada warga untuk menekan biaya pemilihan.
“Ini adalah kerja partai politik, karena tugas partai politik salah satunya agregasi kepentingan dan pendidikan politik, karena kita harapkan partai politik itu tidak hanya bekerja di tahun pemilu dan pilkada saja, tapi selama empat tahun berikutnya ini harus memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada warga,” ujar dia.
