InsidePolitik–Wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali muncul. Berikut ini plus minus pilkada dipilih oleh DPRD.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, karena pilkada langsung terlalu banyak menghabiskan anggaran.
“Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pilkada melalui DPRD lebih efesien. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit,” ujar Prabowo.
Indonesia pertama kali menggelar pilkada langsung pada 2004. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat melalui DPRD. Sekarang sistem ini mau dikembalikan.
Berikut ini plus minus pilkada melalui DPRD;
Kelebihan Pilkada Melalui DPRD
Lebih Efesien
Pilkada melalui DPRD memang lebih efesien karena tidak butuh banyak anggaran seperti pilkada langsung yang perlu penyediaan logistik dan alat peraga kampanye dalam jumlah banyak, serta membayar honor penyelenggara.
Politik Lebih Stabil
Pilkada melalui DPRD cenderung membuat politik lebih stabil karena prosesnya lebih terstruktur. Tidak banyak dinamika kampanye yang melibatkan massa.
Polarisasi dan Politisasi Berkurang
Pilkada langsung sering memunculkan polarisasi politik bahkan politisasi agama, suku, dan lainnya. Jika pemilihan lewat DPRD, tentu saja potensi ini berkurang.
Fokus pada Kompetensi
Calon kepada daerah yang akan dipilih lebih fokus pada kompetensi, pengalaman, rekam jejak. Bukan sekadar popularitas.
Penguatan DPRD
Jika pilkada melalui DPRD, maka posisi DPRD tentu lebih kuat dan berperan lebih besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
Politik Uang Berkurang
Salah satu dampak buruk pilkada langsung adalah maraknya praktik politik uang atau money politic. Jika pemilihan melalui DPRD, tentu politik bagi-bagi uang, sembako, dan lainnya sebagainya akan berkurang. Tetapi bisa saja politik uangnya nanti terjadi di kalangan DPRD sendiri.
Lebih Efektif
Pilkada melalui DPRD akan lebih cepat karena tidak memerlukan proses panjang seperti sosialisasi, kampanye, penyaluran logistik, hingga rekapitulasi suara berjenjang.
Mengurangi Konflik
Pilkada langsung kerap menimbulkan konflik antarkandidat maupun kubu pendukung. Pemilihan lewat DPRD dapat mengurangi potensi itu.
Pemilihan Lebih Rasional
DPRD dapat lebih rasional dalam memilih kepala daerah berdasarkan kriteria yang lebih objektif dan terukur, seperti kemampuan mengelola anggaran dan pembangunan.
Hubungan Eksekutif dan Legislatif Lebih Kuat
Pilkada melalui DPRD akan membuat hubungan eksekutif dan legislatif lebih kuat dalam kerja sama.
Kekurangan Pilkada Melalui DPRD
Tidak Demokratis
Pilkada melalui DPRD tentu saja tidak demokratis, karena rakyat tidak bisa terlibat langsung menentukan pemimpinnya. Dalam demokrasi, rakyat punya hak suara dan hak itu tidak bisa digunakan jika sistem pilkada tidak langsung.
Partisipasi Publik Nihil
Pilkada melalui DPRD tentu saja melibatkan elite politik. Publik tidak bisa terlibat langsung dalam menentukan pilihan, sehingga rakyat bisa saja tidak akan puas dengan pilihan DPRD. Publik juga tidak leluasa terlibat dalam pembangunan, karena kepala daerah akan lebih berkompromi dengan partai pemilihnya ketimbang mendengar aspirasi rakyat.
Korupsi dan Nepotisme Merajalela
Potensi korupsi dan nepotisme akan terbuka lebar jika pilkada melalui DPRD. Sebab, pemilihan akan cenderung lewat kesepakatan politik melalui suap-menyuap untuk memuluskan hasrat politik calon kepala daerah. Bisa saja calon kepala daerah akan jadi “sapi perah” oleh elite politik.
Parpol Makin Berkuasa
Partai politik akan semakin berkuasa jika pilkada melalui DPRD, karena pemilihannya akan ditentukan oleh partai pemilik kursi terbanyak. Mereka akan cenderung memilih berdasarkan kepentingan politik kelompoknya, dan mengabaikan aspirasi rakyat.
Politik Transaksional
Pilkada melalui DPRD akan menjadi ajang transaksi politik. Pemilihan kepala daerah akan lebih didasarkan pada kesepakatan antara partai atau kelompok, bukan pada kepentingan masyarakat.
Kepala Daerah Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat
Salah satu dampak negatif pilkada melalui DPRD adalah melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat. Kepala daerah akan cenderung tunduk kepada partai politik atau DPRD yang memilihnya ketimbang mengabdi kepada rakyat.
Kepercayaan Publik Turun
Tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang dipilih DPRD akan menurun, karena mereka tidak punya kontrol langsung pada proses pemilihan. Pemimpin yang terpilih akan dianggap hanya mewakili pemilihnya
Ketergantungan pada Partai Politik
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD sering kali mengutamakan calon yang didukung oleh partai besar, sehingga calon berkualitas yang tidak mampu dapat dukungan parpol besar sulit terpilih.
Berkurangnya Kontrol Publik
Pengawasan oleh publik sangat dibutuhkan agar pemerintahan bisa berjalan dengan bersih dan tidak korup. Namun, jika kepala daerah dipilih DPRD maka kontrol publik bisa berkurang. Akses publik berpotensi dibatasi.
Calon yang Dicintai Rakyat Sulit Terpilih
Calon kepala daerah yang dicinta rakyat akan sulit terpilih jika tidak bisa mendapat dukungan dari partai penguasa DPRD. Tidak mudah mendapatkan dukungan partai yang punya banyak kepentingan. Praktik politik uang akan terbuka pada tahapan ini.
