INSIDE POLITIK- Film dokumenter investigatif Pesta Babi tengah menjadi sorotan nasional setelah sejumlah agenda pemutaran dan diskusi di lingkungan kampus dilaporkan dibubarkan. Kontroversi tersebut memicu perdebatan luas mengenai kebebasan akademik, ruang diskusi publik, hingga sikap institusi terhadap kritik sosial dan isu pembangunan.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Dalam dokumenter tersebut, ditampilkan berbagai dampak proyek pembangunan skala besar terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat lokal. Film itu menyoroti berkurangnya kawasan hutan adat, ancaman terhadap sumber pangan tradisional, hingga perubahan pola hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada alam.
Selain itu, Pesta Babi juga menampilkan kekhawatiran masyarakat adat terhadap keberlangsungan budaya dan masa depan generasi mereka di tengah ekspansi pembangunan.
Namun, substansi film yang dianggap kritis terhadap kebijakan pembangunan dan Proyek Strategis Nasional memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai dokumenter tersebut penting sebagai bentuk kontrol sosial dan ruang penyampaian aspirasi masyarakat adat. Sementara pihak lain menganggap materi film terlalu sensitif dan berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Kontroversi semakin mengemuka setelah sejumlah agenda pemutaran film dihentikan di beberapa kampus. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan terjadi di Universitas Mataram.
Pembatalan kegiatan nonton bareng disebut dilakukan atas pertimbangan menjaga kondusivitas lingkungan kampus. Keputusan tersebut menuai kritik dari mahasiswa dan pegiat kebebasan berekspresi yang menilai kampus seharusnya menjadi ruang terbuka bagi diskusi ilmiah, termasuk terhadap isu-isu sensitif sekalipun.
Selain di Universitas Mataram, penghentian pemutaran juga dilaporkan terjadi di UIN Mataram dan Universitas Pendidikan Mandalika. Laporan serupa juga muncul dari sejumlah daerah lain seperti Ternate dan Yogyakarta, meskipun dengan detail yang berbeda-beda.
Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi diskursus nasional terkait batas kebebasan akademik dan ruang kritik di Indonesia. Sejumlah pengamat menilai respons terhadap film dokumenter semacam ini dapat mencerminkan sejauh mana negara maupun institusi publik membuka ruang dialog terhadap isu-isu strategis, termasuk pembangunan, lingkungan hidup, dan hak masyarakat adat.
Di tengah polemik yang berkembang, Pesta Babi dinilai berhasil memantik perhatian publik terhadap persoalan yang selama ini jarang mendapat sorotan luas. Kontroversi yang muncul sekaligus menunjukkan bahwa isu pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat adat masih menjadi tema sensitif yang membutuhkan pendekatan terbuka, transparan, dan dialogis.***
