INSIDE POLITIK- Kondisi Jalan Susunan Baru di wilayah Tanjung Karang Barat (TKB), Bandar Lampung, menuai sorotan setelah warga diduga melakukan penambalan jalan secara swadaya menggunakan material sederhana berupa semen dan pasir demi menghindari kecelakaan pengendara.
Di lokasi terlihat sejumlah lubang jalan berukuran cukup dalam dan lebar telah ditutup menggunakan campuran semen basah dan pasir. Bahkan, warga juga memasang tanda sederhana berupa bunga dan penutup seadanya sebagai penanda agar pengendara lebih berhati-hati saat melintas.
Tidak terlihat adanya papan proyek maupun keterangan resmi dari pemerintah terkait pekerjaan tersebut. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa penambalan dilakukan secara gotong royong oleh warga sekitar akibat kecewa terhadap lambannya penanganan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Situasi tersebut memicu kritik terhadap kebijakan anggaran Pemkot Bandar Lampung yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perbaikan jalan lingkungan.
Sorotan menguat setelah muncul perbandingan antara anggaran hibah pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung senilai sekitar Rp60 miliar dengan anggaran jalan lingkungan yang sebelumnya hanya dialokasikan sekitar Rp10 miliar.
Dalam pembahasan APBD 2026, anggota DPRD Bandar Lampung Rizaldi sempat menyampaikan bahwa anggaran jalan lingkungan awalnya hanya Rp10 miliar, namun kemudian meningkat menjadi lebih dari Rp50 miliar setelah dilakukan efisiensi sejumlah kegiatan seremonial organisasi perangkat daerah (OPD).
“Awalnya anggaran jalan lingkungan hanya Rp10 miliar, namun setelah pemangkasan kegiatan seremonial SKPD bisa mencapai Rp50 miliar lebih,” ungkap Rizaldi sebagaimana dikutip dari pemberitaan Januari 2026.
Namun di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tirta menyebut anggaran perbaikan jalan kelurahan pada 2026 hanya berkisar Rp20 miliar sehingga pemerintah belum dapat bekerja secara optimal dalam menangani seluruh kerusakan jalan lingkungan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah, terutama ketika masyarakat masih harus menghadapi kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan setiap hari.
Warga menilai apabila anggaran hibah untuk pembangunan gedung instansi vertikal dapat ditekan, maka anggaran infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat luas.
Penambalan jalan secara swadaya di Jalan Susunan Baru pun dianggap menjadi simbol kekecewaan warga terhadap minimnya respons pemerintah terhadap persoalan infrastruktur dasar di tengah kewajiban masyarakat membayar pajak setiap tahun.
Masyarakat berharap pemerintah kota lebih fokus pada kebutuhan langsung warga, terutama perbaikan jalan lingkungan yang menjadi akses utama aktivitas sehari-hari masyarakat.***
